JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil IV Provinsi Jawa Timur, Amin Ak menuding Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghambat pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).
Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan perindustrian tersebut mendesak pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako).
Menurut Amin, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kebijakan itu justru kontraproduktif dan menghambat pemulihan ekonomi rakyat yang sudah susah akibat pandemi Covid-19. “Dimana-mana kalau resesi, pajak dikurangi sekecil mungkin. PPN atas sembako maupun kenaikan PPN lain semakin membebani rakyat,” tegas Amin.
Rencana pemberlakuan PPN oleh Pemerintah terhadap sembako 12 persen memperbesar pengeluaran masyarakat, berdampak kepada terpangkasnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Naiknya harga karena dikenakan PPN, otomatis menurunkan daya beli masyarakat sehingga berdampak kepada kesehatan, terutama anak kalangan kelompok bawah akan kekurangan gizi.
Selain membebani rakyat dari sisi konsumen, kata Amin, kebijakan itu juga memberatkan jutaan para pedagang kecil karena kesulitan menjual barang dagangannya akibat kenaikan harga jika PPN diberlakukan. Perusahaan maupun industri juga makin berat karena bisa dipastikan penjualan turun.
Merujuk data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) selama pandemi Covid-19, lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar turun. Belum lagi sejumlah barang kebutuhan yang mengalami fluktuasi harga, dengan dikenakan PPN, harga kebutuhan pokok yang diperlukan rakyat otomatis naik dan mahal sehingga semakin sulit dijangkau masyarakat ekonomi lemah.
Kenaikan dan pemberlakuan PPN kepada sembako, alih-alih meningkatkan perolehan pajak, justru menyebabkan pemulihan ekonomi semakin lambat. Pemerintah, kata Amin seharusnya konsisten memulihkan perekonomian, antara lain dengan memberikan lebih banyak insentif agar konsumsi atau belanja masyarakat menengah meningkat.
Dia menilai kunci utama percepatan pemulihan ekonomi terletak kepada tingkat konsumsi masyarakat. Belanja konsumsi ini juga bisa membantu usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk pulih setelah terdampak pandemi Covid-19.
“Kebijakan Pemerintah kok semakin membingungkan. Pertumbuhan ekonomi ingin di atas 6 persen, tetapi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu tingkat konsumsi masyarakat, kok malah direcoki dengan pajak,” kata Amin dengan nada bertanya.
Jika kita ingin ekonomi tumbuh rata-rata di atas 6 persen, ungkap laki-laki kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, 6 Juli 1965 ini, konsumsi rumah tangga harus tumbuh di atas 5,3 persen. Jika sembako dipajaki, potensi konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi 2022 bisa ambyar.
Masyarakat selama ini banyak yang menahan belanja atau konsumsi dengan harapan pandemi selesai tahun depan, kalau kemudian pemerintah menaikkan PPN, hal itu bisa menghambat peningkatan konsumi mereka.
“Kenaikan PPN ini nantinya bakal merembet kemana-mana termasuk kenaikan biaya untuk pariwisata dan traveling, serta konsumsi barang tahan lama seperti elektronik ataupun mobil dan rumah. Jelas ini kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi,” demikian Amin Ak. (akhir)
