“Karena perang antar suku akhirnya saya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tanah itu selagi bisa diselesaikan, karena disana terdiri dari 107 paguyuban,” terang Muhammad Idris, Anggota Komite I DPD RI.
Ia pun menyatakan masuk ke dalam
pertikaian itu, walaupun tidak menyelesaikan tapi hanya untuk merendahkan. Akhirnya sekarang menjadi anggota DPD RI. “Nah itu salah satu tanda kalau mau sukses itu, tapi jangan ragu-ragu kalau mau menyelesaikan masalah, karena sermuanya berproses,” tandasnya.
Sebelum menjadi anggota DPD RI, pernah menjabat di Kanwil Depag di Kaltim, walaupun tidak mau menjadi Bupati disana tapi ia mengakui sudah menikmati di DPD RI. Karena DPD RI adalah lembaga independen, meskipun rohnya masih ada unsur politik tapi tidak ada politik praktis.
“Secara individual bila hendak melakukan politik praktis, tidak masalah, silahkan saja berbuat politik praktis. tapi saya mengharapkan DPD menjadi lembaga terhormat, yang bisa dirasakan apa yang kita perbuat atau kita perjuangkan,” tuturnya.
Selama di DPD, tetap melakukan terbaik kendati dirinya bukan Malaikat, tapi dirinya mengakui dapat mengeliminir persoalan dan berusaha agar tidak terjebak dalam permasalahan. “Kenapa saya harus melakukan sekecil mungkin karena dirasakan olerh anggota DPD RI, ketika mengeluarkan kalimat, maka munculah kehati – hatian. Apalagi saya pakai kopiah, pernah ada yang kritik dengan teman (DPD -red), tapi saya biasa pakai kopiah,” ringkasnya. dedy mulyadi
