SURABAYA, beritalima.com – Penyebaran berita atau informasi tidak benar (hoax) menjadi masalah serius yang harus dihadapi bersama, termasuk bagi pemerintah. Cara menangkalnya terutama melalui pendekatan budaya dan spiritual.
Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima visitasi peserta Diklat Pimpinan (Dikpim) Tingkat 1 Angkatan XXXV Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017 di Gedung Lt. VII Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (14/7).
Dijelaskan, pendekatan budaya dan spiritual antara lain dilakukan melalui diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait hoax, seperti bahaya atau dampaknya, antisipasi, serta ciri-cirinya. Selain itu, masyarakat diajarkan untuk tidak serta merta mempercayai semua informasi yang ada dimedia sosial. “Juga diberikan pemahaman agar tidak mudah dalam membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatimnya.
Menurut Pakde Karwo, tanpa pendekatan budaya dan spiritual, berita hoax sulit untuk bisa dihentikan. Karena, banyak media sosial bisa dengan mudah diakses, yang secara tidak langsung mendukung penyebaran berita hoax tsb. “ Berita hoax sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Akan tetapi dapat diminimalisir ruang geraknya melalui pendekatan budaya dan spiritual tsb,”ujarnya.
Dicontohkan, terjadinya konflik yang memunculkan budaya tanding juga memunculkan berita-berita hoax. Dampaknya, budaya harmoni yang baik dan ada selama ini menjadi sempat hilang dan apabila dibiarkan tidak akan pernah selesai. “Untuk itu, sekali lagi, perlu pendekatan budaya dan spiritual yaitu saling silaturahim atau membuka ruang publik yang luas,” paparnya.
Menurut Pakde Karwo, faktor lain penyebab munculnya berita hoax adalah tidak dibukanya ruang publik secara serius dan tidak adanya introspeksi budaya dalam berkomunikasi.
Ia menambahkan, berita hoax sangat berbahaya, bahkan bisa bisa menyebabkan perpecahan dan mengganggu stabilitas politik dan keamanan. “Dengan demikian, berita hoax juga dapat dan berpotensi menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus ikut aktif mempersempit ruang penyebaran berita hoax,” pintanya.
10 Eselon 1
Peserta visitasi diklan LAN ke Jawa Timur diikuti 23 orang, dengan 10 diantaranya adalah pejabat eselon I, yakni deputi, dirjen, dan staf ahli menteri,
sedangkan sisanya eselon II, terdiri dari asisten Aekda dan kepala dinas. Tugas para peserta visitasi adalah merumuskan kebijakan nasional di bidang isu strategis yaitu penyebaran berita hoax di media sosial.
Dipilihnya Jawa Timur sebagai tujuan visitasi karena provinsi satu2nya provinsi yang sudah memiliki regulasi terkait dengan penanganan media sosial. (Rr)
