Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berpeluang meraih Satyalancana Kebaktian Sosial dari Presiden Joko Widodo yang akan diserahkan pada puncak Hari Kesetiakawanan Sosial pada 20 Desember 2016 mendatang di Kalimantan Tengah.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Tim Verivikasi Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) 2016 Laksma Suyono Tamrin melakukan wawancara penilaian kepada Gubernur Soekarwo di Kantor Gubernur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (3/10).
Lasma Suyono menilai, bahwa penanganan sosial di Jatim sangat bagus terstruktur, melibatkan banyak yang saling membantu mengatasi permasalahan sosial. Hal yang terpenting lagi, ide atau gagasan dari Jatim terkait penanganan sosial seperti Anak Jalanan (Anjal) hingga komitmennya dalam menuju bebas pasung 2017 merupakan ide asli atau original tidak menduplikasi provinsi atau daerah lain.
“Kalau melihat karya original dari Pak Gubernur tentang penanganan sosial terutama penanganan warga yang di pasung ini, saya yakin Jatim bisa untuk memperoleh Satyalancana Kebaktian Sosial,” ungkapnya seusai berdialog dan mendengarkan langsung paparan dari Gubernur Soekarwo.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, banyak permasalahan sosial di Jatim seperti banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sulitnya proses rujukan penanganan, keterbatasan daya tampung pasien hingga kesiapaan Puskesmas dalam penyediaan obat-obatan pasca penanganan penderita jiwa pasung hingga penanganan wanita tuna susila (WTS). Kondisi tersebut diperparah dengan letak geografis Jatim yang masih banyak ditemukan desa yang mengalami bencana kekeringan, longsor, banjir hingga banjir lahar dingin.
Melihat permasalahan seperti itu, Pakde Karwo memiliki strategi guna kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan sosial dengan mendorong kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan kepada panti berbasis masyarakat guna berperan dalam penanganan PMKS. Tak hanya itu, Jatim juga melakukan proyek percontohan atau pilot project di 4 kabupaten dalam rangka penanganan anjal.
Dalam menangani WTS di Jatim, Gubernur bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak menutup lokalisasi yang tersebar di Jatim. Jumlah lokalisasi yang tersebar di Jawa Timur sebanyak 47 lokalisasi tersebar di 34 kabupaten/kota dengan 7.127 orang WTS dan 1.031 orang mucikari.
“Mereka kami pulangkan ke daerah asalnya dengan diberi ketrampilan dan bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) sebesar Rp. 3.000.000,- dari pemerintah Provinsi. Sedangkan bekas lokalisasi oleh pemerintah kabupaten/kota dimanfaatkan sebagai sarana prasarana umum,” imbuhnya.
Dalam penanganan pasung, Pakde Karwo memfokuskan pada pemberian pelayanan kesehatan korban pasung eks kusta balita maupun lansia di dalam panti. Bentuk pelayanannya di dukung oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan/RS Jiwa melalui kunjungan/ visitasi bagi klien.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Prov. Jatim jumlah masyarakat di Jatim yang masih pasung sekitar 727 orang, jumlah ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang mencapai 2090 orang. Dari 2090 orang tersebut, sebanyak 754 sudah bebas pasung, 405 perawatan, 163 meninggal dunia dan 41 orang tidak ditemukan.
“Permasalahan pasung merupakan salah satu masalah kultural. Bukan hanya penderitanya yang disembuhkan, melainkan keluarganya diberikan pemahaman dan pengetahuan menangani pasien pasca pasung. Kami berkomitmen Jatim akan bebas pasung di tahun 2017 dengan menyembuhkan 727 orang yang dipasung,” pungkasnya. (**)
