JAKARTA, beritalima.com – Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo bersama Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melaporkan kesiapan lebaran 2016 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. HM. Jusuf Kalla di Istana Wapres Jl. Merdeka Barat Jakarta.
Ia mengatakan, APPSI bertemu dengan Wapres lebih banyak membahas kondisi dan kesiapan daerah dalam menghadapi bulan suci ramadhan sekaligus kesiapan menghadapi lebaran di daerah. Secara umum, Pakde Karwo menjelaskan kebutuhan bahan pokok relatif tidak ada kendala di daerah, kecuali gula. Semua terkendali, sehingga masyarakat bisa melakukan lebaran dengan baik.
Pakde Karwo menyatakan, bahwa Bapak Wapres berpesan agar koordinasi kelembagaan yang menjadi kewenangan provinsi tetap bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Kondisi tersebut dikarenakan peran pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat sangat besar peranannya.
Oleh karena itu, konsepsi dan program yang bersifat darurat hingga program pengendalian dari daerah harus bisa didiskusikan secara bersama –sama dengan baik kepada Gubernur. Hal tersebut dilakukan agar dapat terhindar dari adanya kesalahpahaman antar daerah atau wilayah. Selain itu, Wapres meminta daerah agar terus mempercepat program pemerintah provinsi agar lebih terkoneksi dari sabang sampai merauke.
Sementara itu, terkait UU 23 tahun 2014 yang Judicial Review Pakde Karwo menjelaskan, bahwa APPSI saat ini tengah berproses dan memperbaiki kebijakan yang meminta pada pembiayaan Personel Pendanaan, Sarana Prasarana serta Dokumen (P3D).
Ia menegaskan, terpenting penganggarannya tahun 2017 harus dirancang dan segera disusun secara cermat sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada pengalokasian anggaran. “Saya kira jangan sampai nanti terjadi saling menyalahkan antar daerah. Proses perumusan undang-undang sudah melibatkan semua pihak mulai dari DPR, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Kami, di Jatim sudah 95 persen P3D nya sudah siap,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada pagi harinya, Pakde Karwo juga menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Legal (Ilegal Fishing) yang di pimpin langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta.
Dalam acara itu, Presiden menekankan kedaulatan negara dalam menangani ilegal fishing. Presiden Jokowi mengatakan, bahwa yang paling penting saat ini adalah hasil ikan di Indonesia bisa dikelola dengan baik secara modern.
“Kita patut bangga, sudah ada 176 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan. Selama ini ada sekitar 7.000 kapal pencuri ikan lalu lalang di perairan Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya tegas agar kapal-kapal tersebut tidak berani mencuri ikan di Laut Indonesia. Maka dibutuhkan, kekompakan dari semua stakeholder yang terkait dengan kemaritiman,” tutup Jokowi. (**)
