Dialog menjadi kata kunci penting dalam mewujudkan kerukunan di Jatim. Ruang publik kerukunan itu bukan ruang liberal, sehingga dialog menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Jatim. Kerukunan menjadi bagian penting bagi Indonesia dan Jatim.
“Dialog yang dilakukan dengan baik akan menciptakan suasana yang sejuk dan kerukunan umat beragama. Dialog jadi kunci dalam menyelesaikan setiap permasalahan sekaligus untuk membangun masyarakat sejahtera,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jatim Tahun 2016 di Hotel Utami Sidoarjo, Sabtu (8/10) malam.
Ia mengatakan, dalam menciptakan kerukunan umat beragama harus dibangun ruang publik yang tidak liberal. Sebab agama tidak boleh diliberalisasikan. Dalam hal ini, Jatim sangat menentang adanya konsep liberalisasi masuk dalam bidang agama. Dogma agama tidak bisa diliberalisasikan.
“Kalau ingin menciptakan kerukunan harus deliberalisasi, musyawarah mufakat. Jangan melalui pengambilan suara terbanyak atau voting. FKUB harus lebih sering melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam mencari solusi dari setiap permasalahan.” tegas Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.
Dicontohkannya, masyarakat pedesaan masih menggunakan udhar gelung sebagai forum pengambilan keputusan. Dalam forum tersebut, pimpinan desa kumpul mengambil keputusan untuk pembangunan desa. emua masyarakat di desa itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ada proses demokrasi partisipatoris dalam pengambilan keputusan.
“Konsep modelnya jangan melakukan liberalisasi terhadap keputusan-keputusan kelompok masyarakat. Kami mengistilahkan demokrasi partisipatoris dengan mengajak bicara calon korban,” katanya.
Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 BPS, dari total jumlah penduduk di Jatim, jumlah pemeluk agama Islam di Jatim mendominasi sekitar 36.113.396 jiwa. Sedangkan beragama Kristen sekitar 638.467 jiwa, Katholik sekitar 234.204 jiwa, Hindu sekitar 112.177 jiwa, Budha sekitar 60.760 jiwa, Konghucu sekitar 6.166 jiwa, dan lainnya sekitar 2.042 jiwa.
Sesuai data itu, peranan kerukunan umat beragama menjadi penting. Dari sosiologis, pemeluk agama yang mayoritas harus sering melakukan dialog dengan pemeluk agama yang kecil. Sama halnya dengan yang besar melindungi yang kecil. Berdialog menjadi kata kunci dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Dialog juga memberi manfaat bagi pembangunan di Jatim yang dilakukan secara fisik dan non fisik.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan keagamaan di Jatim. Antara lain, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan semua jalur, jenis, jenjang pendidikan; meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban agama yang dianut masing-masing penduduk, terutama dalam ikut mengurangi kesenjangan sosial; meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.
Selain itu, juga meningkatkan kerukunan internal, dan antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati; mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik dalam masyarakat yang mengandung sentiment agama dengan mencermati secara responsif, dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik; menyelesaikan konflik sosial berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak; menegakkan peraturan dan undang-undang yang melindungi keragaman agama, suku, dan golongan di dalam komunitas.
Adapun strateginya yang dilakukan yakni memfasilitasi layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah, meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi, meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan.
Berikutnya, juga memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya memecahbelah bangsa (disintegrasi bangsa) melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan ketertiban, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kualitas dan pelestarian warisan budaya serta tradisi lokal, mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberdayaan ekonomi dengan basis UMKM.
Sementara itu, Ketua FKUB Jatim Dr. H. Shofwan SH. M.Si mengatakan, Rakerda FKUB ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi terhadap kerukunan umat beragama di Jatim.
Dilaporkan, rakerda yang dilaksanakan 8-9 Oktober 2016 ini diikuti 180 peserta, yang terdiri dari pengurus FKUB Provinsi Jatim, Bakesbangpol kab/kota se-Jatim, pengurus FKUB kab/kota se-Jatim, instansi terkait.
Menurutnya, rakerda ini memiliki arti penting bagi eksistensi dan peran FKUB ke depan, karena akan membahas masalah-masalah penting yang berkembang sebagai upaya mencari solusi dan pemecahan yang dihadapi FKUB.
Diantaranya, membahas permasalahan umat beragama di daerah, pemetaan problem umat beragama di kab/kota se-Jatim, membahas ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas kehidupan umat beragama di Jatim, membahas permasalahan sosial yang muncul di Jatim sepanjang tahun 2016, hingga langkah-langkah strategis menyongsong tahun 2017, menyusun rekomendasi untuk pedoman teknis kinerja FKUB Provinsi dan kab/kota se-Jatim. (^^).
