Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendorong perubahan pola pikir sekretaris daerah menuju mindset bisnis (bussiness mindset). Dulu, sekda hanya mengurus administrasi dan politik. Di era modern, Sekda juga harus mengurus perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan perekonomian daerah .
“Mindset sekda harus berubah menuju bussiness mindset. Tugas sekda di era modern tidak hanya di belakang meja dan mengurus pelayanan administrasi serta politik saja, tapi harus aktif mengorganisasi dan melakukan promosi di bidang perindustrian dan perdagangan untuk memajukan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan rakyat”
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat memberikan paparan berjudul Sekda sebagai Adminstrator Pembangunan Rapat Kerja Regional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) di Hotel Singgasana Surabaya, Jumat (18/11).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, di era globalisasi saat ini, peran Sekda semakin strategis dalam membangun perekonomian daerah. Para sekda se-Indonesia diharapkan aktif untuk membangun pasar dalam negeri agar bangsa ini bisa memenangkan persaingan dari serbuan produk asing.
“Peran sekda adalah membangun sister province dalam negeri dan memperkuat basis logistik di semua provinsi. Carilah bahan baku yang bisa kita kerjasamakan antar daerah. Contohnya Jatim membutuhkan pala, merica, dan cengkeh ke Maluku Utara. Kemudian Maluku Utara membutuhkan bawang merah dan ayam beku” katanya.
Berkat kerjasama perdagangan dalam negeri, Jatim mengalami surplus perdagangan ekspor-impor sebesar Rp. 56.087 triliun pada triwulan III Tahun 2016. Rinciannya, net ekspor-impor luar negeri minus (-) Rp. 23,159 triliun, dan net ekspor impor dalam negeri surplus (+) Rp. 79,246 triliun.
“Meskipun Jatim minus perdagangan luar negeri, tapi kita surplus perdagangan dalam negeri. Sehingga secara keseluruhan kita tetap surplus. Inilah nasionalisme baru di era modern. Ini karena sekda kami aktif untuk promosi dan menjalin kerjasama dengan KADIN Jatim dan provinsi lain. Kami juga membangun kantor perwakilan perdagangan di 26 provinsi di Indonesia. Captive market harus kita kuasai sendiri, jangan sampai dikuasai asing” kata Pakde yang disambut tepuk tangan hadirin.
Tak hanya memperkuat pasar dalam negeri, berkat peran aktif Sekda, Jatim juga melebarkan sayap untuk memenangkan pasar perdagangan di ASEAN. Berdasarkan data BPS, Ekspor Jatim ke negara ASEAN tercatat mencapai 2.086.464.690 USD, sementara impornya mencapai 925.937.800 USD pada Semester I 2016. Artinya, Jatim mengalami surplus 1.160.526.890 USD.
“Inilah bukti peran strategis sekda dalam membangun perekonomian kami. Imbasnya, masyarakat makin sejahtera karena sebagian besar surplus perdagangan itu milik UMKM. Jadi jangan heran jika di Jatim banyak motor-motor baru di jalanan, itu bukti masyarakat kami meningkat kesejahteraannya” katanya.
Senada dengan pemikiran Pakde, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN RB), Asman Abnur mengatakan, Sekda modern bukan lagi mengurus keperluan administratif saja, tapi juga harus memperkuat perekonomian di daerahnya.
“Saya sepakat dengan Pakde, Sekda harus memikirkan perdagangan antar pulau untuk memperkuat pasar dalam negeri. Perdagangan dalam negeri kita tidak hanya soal subsidi saja, tapi juga harus saling menguntungkan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Jatim” katanya.
Dibawah kepemimpinan Pakde Karwo, lanjut Asman, kemajuan industri dan perdagangan Jatim sangat bagus. Jatim menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian Timur. “Ini ide cemerlang dari Pakde Karwo. Kedepan kami akan bikinkan formulanya agar perdagangan yang dilakukan seperti Jatim ini jadi ciri khas baru kita” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi mengatakan, forum ini menjadi ajang dikusi, tukar pikiran, dan merumuskan langkah bersama untuk memajukan pembangunan ekonomi, pelayanan publik, serta penataan organisasi baik di daerah masing-masing, maupun untuk kepentingan nasional.
“Keberadan FORSESDASI sangat penting, kita harus membuktikan diri kepada masyarakat dengan membuat rencana strategis dan tujuan dan tetapkan indikator keberhasilan, serta menetapkan target yang ingin dicapai. Sehingga bisa diukur kinerjanya dan dirasakan nyata keberadaannya oleh masyarakat” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP FORSESDASI yang juga Sekdaprov Jawa Tengah, Dr. Ir. Sri Puryono mengatakan, dalam rapat ini akan dibahas beberapa permasalahan terkait pasca ditetapkannya Peraturan baru mengenai Organisasi Perangakt Daerah (OPD).
Pertama, penataan jabatan pimpinan tinggi pratama, karena ada perampingan OPD, maka banyak pejabat Eselon II yang sudah berumur 58-59 tahun dan mengabdi lebih dari tigapuluh tahun akan terancam posisinya. Jika mereka dipangkas jabatannya, tentu tidak manusiawi. “Karena itu, kami usulkan dan memperjuangkan ada 15 jabatan staf ahli bagi mereka” katanya.
Kemudian masalah lainnya adalah soal pengalihan SMA/SMK ke Pemprov. Tapi itu tidak dibarengi dengan alokasi DAU yang cukup ke Pemprov. Anehnya, DAU Pemkab/Kota tidak dikurangi. “Jadi kami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan terkait pengalihan SMA/SMK tersebut. Disinilah kita akan berdiskusi bersama untuk menemukan solusinya” pungkasnya.
Hadir pada kesempatan itu, Sekdaprov se-Indonesia, Sekdaprov kabupaten/kota se-Jatim, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. (**)
