SURABAYA, beritalima.com – dan integritas dalam birokrasi sangat penting terutama dalam pelayanan publikkepada masyarakat.
Kedua hal ini harus menjadi komitmen kuat para Aparatur Sipil Negara(ASN) termasuk para pejabat agar tercipta pemerintahan yang bersih serta kepemerintahanyang baik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat acara PenyerahanPenghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Kompetisi Budaya Kinerja(KBK) Pemprov Jatim Tahun 2018 di Ruang Hayam Wuruk Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim,Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (31/10).
Menurutnya, saat ini Provinsi Jatim mengalami masa anomali dimana banyakpenghargaan yang didapat namun masih banyak pula yang terjerat kasus Operasi TangkapTangan (OTT), terutama suap dan pemerasan.
Bila semua menjaga integritas, ia meyakinitidak ada lagi kasus OTT di Jatim.“Kalau sistem semua kita sudah jalan, tapi integritas tidak bisa dimasukkan dalamsistem. Ibarat mesinnya sudah bagus tapi rohaninya yang belum.
Tolong integritas danetikanya dijaga terutama yang nilai SAKIP-nya sudah A. Ini bagian dalam membentuk insankamil,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.Pakde Karwo mengatakan, pelayanan publik harus mampu mengatasi problemdisparitas, kemiskinan dan pengangguran.
Hal ini sesuai dengan konsep pembangunaninklusi, dimana tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
“Pelayanan publik harus bisa menyelesaikan problem ini. Inilah yang dinamakanpembangunan kerakyatan,” katanya.Terkait dengan pelaksanaan AKIP di lingkungan Pemprov Jatim, Pakde Karwo memintaagar pengawasan dalam hal ini peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lebihdiperkuat lagi.
APIP harus mampu melakukan pengawasan atau audit internal termasuk dalamhal pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur danPengawasan Kemenpan RB, Didid Noordiatmoko, Ak, MM, mengapresiasi Pemprov Jatimyang mampu menerapkan AKIP dengan baik dan mampu mendorong kab/kota untukmeningkatkan AKIP-nya.
“Belum banyak Pemprov yang melakukan hal seperti ini dan Jatim termasuk yangterbaik melakukannya. Saya mengapresiasi Pak Gubernur beserta jajarannya dan sangat sulituntuk menyaingi Provinsi Jatim,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Menurutnya, AKIP bukan sekedar penilaian semata, tapi bentuk dari budaya kinerjayang memang sangat dibutuhkan dalam birokrasi. Langkah ini dilakukan untuk mengubahbudaya kerja menjadi budaya kinerja sehingga mampu memberikan manfaat.
“AKIP tergantung dari bagaimana kita menerapkan reformasi birokrasi. Ini menjadipemicu untuk perbaikan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Bila kinerja kita membaik,maka prosesnya akan memicu perbaikan di segala bidang dan mencapai tujuan yangdiharapkan,” katanya.
Tahun ini, sebanyak 45 OPD Pemprov Jatim berhasil meraih penghargaan AKIPdengan nilai A (Memuaskan). Diantaranya, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim, RSUDdr. Saiful Anwar Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim, Dinas SosialProv. Jatim, serta Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim.
Sementara lima besar penerima penghargaan Kelompok Budaya Kinerja (KBK) OPDProv. Jatim diantaranya Terbaik I diraih KBK Al-Aafiya dari Instalasi Gizi RSU Haji Surabaya,Terbaik II diraih KBK Sehati dari Instalasi Gizi RSUD dr. Saiful Anwar Malang, dan Terbaik IIIdiraih KBK Prima dari UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Sidoarjo (DisperindagProv. Jatim).
Sedangkan 10 besar KBK OPD Kab/Kota diantaranya, Terbaik I diraih Medica dari KBKPuskesmas Bendo, Dinas Kesehatan Kab. Magetan, Terbaik II diraih KBK Calisline dari SMPNegeri 4 Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo, serta Terbaik III diraihKBK Kopi Jala dari UPT Puskesmas Laren, Dinas Kesehatan Kab. Lamongan.
(rr)
