SURABAYA, beritalima.com – Kepala daerah harus tegas pada proses penyusunan e-budgeting. Sebelum disampaikan ke DPRD, e-budgeting harus benar-benar dicek dengan teliti.
“Saat e-budgeting, para bupati harus mengecheck betul, sasarannya dimana. Penyusunan e-budgeting ini harus dipresentasikan sekda,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Pembukaan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/12) malam.
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, pada saat KUA-PPAS sudah ditentukan, akan terlihat program priotas. Sehingga jika ada yang aneh pada anggaran melalui e-budgeting tersebut bisa segera ditindak. “Sebelum masuk DPRD harus dipresentasikan dulu kalau ada perubahan aneh jadi segera diketahui,” kata orang nomor satu di Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, dengan menerapkan e-budgeting diharapkan bisa meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Karena e-budgeting dilakukan by system bukan by person atau orang ke orang.
Selain itu, Pakde Karwo mengingatkan para kepala daerah memperkuat integritas untuk melawan korupsi. “Ini semua mengenai integritas. Kalau pungli di Jatim sudah diselesaikan dengan sistem. Dari segi sistem Teknologi Informasi/TI, Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Namun problemnya ada di integritas, jadi ini harus diperkuat,” tegasnya.
Mengenai kebijakan penggunaan anggaran yang dinamis dari Kementerian Keuangan, Pakde Karwo meminta kepada kepala daerah menyusun belanja tetap dengan mengambil anggaran PAD. “Belanja tetap seperti bayar listrik, telpon, pegawai dimasukkan di dana PAD saja,” imbuhnya sebelum mengakhiri sambutannya.
Sementara itu, Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR mengatakan, hasil rekomendasi APKASI Jatim diminta Presiden RI. Harapannya forum ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. (rr)
