Gubernur Jatim Pakde Karwo mengajak Muslimat untuk hijrah menjadi pelaku ekonomi. Jika Muslimat ingin menjadi pelaku ekonomi harus masuk di industri. Bila tidak menembus ke industri, tidak bisa meloncat, justru makin jatuh, pemerintah pasti akan membantu. Yang penting action tidak hanya sekedar diskusi. Justru kunci suksesnya di pelaku ekonomi. Target akhir, menempatkan kader Muslimat bukan hanya sekedar sebagai fasilitator, tapi sebagai pelaku ekonomi.
Muslimat potensinya luar biasa seperti ‘gunung emas’, perjuangannya luar biasa dan kedudukannya strategis karena meletakkan konsep spiritual happines. Maka Pemerintah Provinsi Jatim bersama DPRD akan membuat kanal besar untuk menyiapkan pelayaran dalam meningkatkan produktivitasnya.
Hal itu diutarakan pada acara Silaturrahim Pengurus Wilayah (PW) Muslimat NU, di Ruang Rapat Bhinaloka Adhikara Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya, Minggu (9/10)
Menurutnya, pertemuan/ silaturrahim ini sangat positif dan prouktif. Pertama, ada potensi yang sudah membantu kehidupan masyarakat Jatim, salah satunya adalah fungsi dasarnya di bidang pembinaan spiritual dan kehidupan fisik. Kedua hal tersebut menjadi potensi yang luar biasa, tapi perlu ditingkatkan karena kebutuhan jaman terus meningkat. Karena menurut para ahli, negara bisa maju kalau basis kultural dan spiritual dikedepankan dalam proses pembangunan, dan Muslimat termasuk didalamnya.
“Maka, dalam ajang silaturrahim ini, saya bersama Ketua DPRD Provinsi Jatim Abd Halim Iskandar mengajak Muslimat dialog untuk menampung aspirasi dan merumuskan menjadi suatu program yang akan dilaksanakan di Kab/ Kota se Jatim. Dalam hal ini Pemprov Jatim menyiapkan dan dukungan dan kerja sama yang baik,” ujarnya.
Untuk daya saing pasar yang menentukan barang kita laku di pasar meliputi tiga yaitu, kualitas produk kita harus lebih baik dari provinsi lain, harga lebih murah dan pengirimannya juga lebih cepat. “Jika ketiga hal tersebut sudah terpenuhi pasti menang dalam pertarungan perdagangan di era global. Sebagai pelaku ekonomi harus merubah bahan baku menjadi produksi yang lebih baik,” tegasnya.
Siapapun orang yang memandang orang sebagai Human resources (bagian dalam inti pembangunan), pemerintah harus melibatkan dalam proses perubahan, salah satunya peningkatan kesejahteraan. Muslimat mempunyai kultur kekhususan berbasis agama mensejahterakan bathin dan lahir, baik dan selamat. Padahal kesejahteraan lahir-pun juga harus diperjuangkan. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan langkah konkrit. Fasilitasi dan Edukasi tanggung jawab pemerintah. Muslimat harus melakukan peningkatan pendidikan dan kesehatan. Karena SDM bagus jika kualitas pendidikan dan kesehatannya juga bagus,” kata Pakde.
Ketua DPRD Jatim Drs H Abd Halim Iskandar mengatakan, pertemuan/ silaturrahim ini untuk menyamakan persepsi, terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta keterlibatan didalamnya. Perencanaan bukan berdasarkan pada keinginan tapi pada kebutuhan. Permasalahan yang dihadapi karena tidak tahu persis masalahnya.
“Intinya persamaan persepsi, baru kemudian melangkah. Karena kalau persepsinya tidak sama, akan berbeda lagi pemahamannya, dan tindak lanjutnya juga akan berbeda. Ini yang penting,” tegasnya.
Dicontohkan, misalnya posisioning Muslimat didalam pemerintahan, ini penting sekali, karena kalau orang tidak memahami posisi yang pas, pasti tidak akan tepat didalam melangkah.
Sementara Ketua PW Muslimat NU Hj Masruro Wachid Msi, mengatakan, Muslimat fokus masalah ekonomi karena orang miskin mudah kufur/ ingkar pada Allah. Oleh karena itu hari ini kita ingin mengubah menjadi kegiatan yang implementatif. Muslimat ingin baik dan selamat untuk kepentingan umat/ masyarakat.
Setelah silaturrahim dengan Gubernur Jatim yang bertema “Meningkatkan ekonomi melalui partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan” dan dihadiri 150 ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten/ Kota se Jatim ini, nantinya akan membentuk forum Focus Grup Discussion (FGD), rencananya akan dimulai Desember mendatang. Hal ini sebagai upaya lebih melibatkan Muslimat dalam proses pembangunan berkelanjutan. (**).
