Negara harus memiliki keberpihakan yang serius pada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tugas negara untuk menginventarisir dan mencarikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat kecil seperti pelaku koperasi dan UMKM. Sebenarnya telah dirumuskan melalui reformasi struktural dalam pembiayaan. Reformasi struktural dalam pembiayaan itu pemihakan terhadap koperasi dan UMKM dengan memberikan suku bunga yang rendah dan pajak yang rendah pada koperasi dan UMKM.
“Jika ingin membenahi ekonomi dalam negeri dengan baik, negara harus memerlukan pemihakan yang serius. Ini sebetulnya tidak sekedar acara antara koperasi umkm dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koperasi dan UKM, tetapi memberikan masukan solusi terhadap krisis global yang terjadi saat ini. Indonesia dan Jatim memerlukan pemihakan yang serius. Keberpihakan terhadap koperasi dan UMKM dapat dilakukan dengan memberikan suku bunga yang rendah, serta pajak yang rendah. Kalau bisa diberikan privillage pemutihan pada koperasi dan UMKM,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Penyerahan Dana Bergulir Melalui Loan Agreement sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Melalui Penguatan Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM di Jawa Timur, di Kantor Pusat Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya, Sabtu (10/9) pagi.
Ia mengatakan, keadaan ekonomi global saat ini yang lambat dan cenderung stagnan menyebabkan kondisi fiskal dan moneter kurang baik. Gempuran terjadi di negara-negara industri yang sebagian hidupnya berada pada ekspor yang sangat ditentukan pada surplus neraca berjalan. Kekuatan ekonomi nasional inilah yang menentukan stabilitas di dalam ekonomi. Sebagai pengalaman pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, tetapi koperasi dan UMKM telah menjadi penyangga ekonomi dan tahan terhadap resesi.
“Empirik seperti ini menjadi pembelajaran kita bahwa penguatan ekonomi nasional sebagai solusi basis di dalam penyelesaiaan ekonomi dalam krisis. Koperasi dan UMKM inilah yang mampu menjadi penyangga ekonomi nasional dan anti resesi. Bisa dikatakan bahwa koperasi dan UMKM ini sebagai tulang punggung ekonomi yang anti resesi,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaiakannya, Pemprov Jatim mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga murah dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Model pembiayaan ini salah satunya melalui loan agreement.
Dijelaskannya, dari skema pembiayaan yang murah itu dibentuklah Bank UMKM Jatim dan Bank Tani. Bank Jatim sebagai bank umum di Pemprov Jatim diberikan pinjaman oleh pemerintah untuk lending credit murah kepada masyarakat. Skema pembiayaan kredit murah kepada rakyat kecil dilakukan dengan model loan agreement melalui perbankan. Bank Jatim sebagai APEX Bank di Jatim memberikan kredit linkage program dengan bunga ringan. Mengubah dari konsep grand menjadi loan agreement untuk pembiayaan ekonomi sektor produktif seperti koperasi dan UMKM.
“Ini menjadi lebih produktif dorongan bukan pada kebutuhan-kebutuhan konsumsi jangka pendek. Dengan loan agreement ini, sektor UMKM tumbuh dengan subur dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Jatim. Berdasarkan data BPS Jatim tahun 2015, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98% dari total PDRB Jatim Rp. 1.689 triliun. Selain itu, Koperasi dan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 92 persen,” jelasnya.
Menurutnya, yang terpenting dalam hal ini sektor koperasi dan UMKM mampu menyerap sebanyak 92 persen tenaga kerja. “Inilah yang disukai konsumen di dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri yang packaging dan kualitasnya dibenahi. Tinggal solusinya di Jatim, kalau industrinya sudah dibenahi maka skema pembiayaan yang murah,” jelasnya.
Langkah ini, lanjut Gubernur Soekarwo, merupakan pengejawantahan konsep Nawacita pada poin 3, 6, dan 7 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatakan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, upaya pembangunan manusia Indonesia agar lebih produktif terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah dengan meningkatkan dan memajukan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Cara memajukan sektor koperasi dan dan UMKM antara lain dengan mempermudah akses perbankan, memberi layanan kredit usaha tanpa agunan, dan menyalurkan pinjaman melalui Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB). “Kita harus membuat masyarakat produktif, bekerja menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Puan.
Dikatakan, pemberdayaan sektor koperasi dan UMKM sesuai dengan idelogi bangsa dan negara Indonesia. “Tidak hanya idelogi kaum marhaen dan para santri kalau di Jawa Timur ini, tetapi harus menjadi idelogi kita semua. Koperasi dan UMKM adalah sektor yang menyokong penuh ekonomi bangsa dan mampu menahan badai krisis,” tegasnya.
Ia berpesan agar ideologi ekonomi kerakyatan diterapkan tidak hanya di Jatim, tetapi di seluruh Indonesia. “UMKM merupakan soko guru ekonomi kerakyatan Indonesia. Terbukti ekonomi kerakyatan yang menjadi penyelamat pada saat krisis ekonomi Indonesia,” ujar Puan.
Menko PMK juga mengingatkan agar kredit UMKM dapat dipermudah kepada industri rakyat. Karena, UMKM membantu rakyat untuk lebih produktif dan mandiri. UMKM di Jatim adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini terlihat dari kemasan serta tempat-tempat usaha UMKM di Jawa Timur yang bersih dan tertata rapih, sehingga dapat dijadikan contoh untuk UMKM di provinsi lain.
Dengan diberikannya bantuan kepada para pelaku UMKM di Jatim, Menko PMK berharap hal tersebut dapat memacu semangat para anggota koperasi serta pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dengan lebih berdaya saing. Hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan produktifitas dan kemandirian ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan.
Menko PMK juga mengingatkan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi pada 2020-2034. Untuk itu, dia mengajak segenap pihak untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang unggul. Salah satunya melalui gotong royong mewujudkan UMKM dan koperasi yang mandiri serta sejalan dengan cita-cita Trisakti. Pemerintah, menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 120 triliun untuk tingkatkan pembiayaan koperasi dan UMKM.
“Semoga program hibah penguatan modal ini dapat berjalan dengan sukses dan penuh berkah serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, khususnya di Jatim. Mari kita jadikan program ini sebagai teladan kepeloporan dalam upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.
Pada kesempatan itu telah dilakukan penyerahan dana bergulir dari Bank Jatim dan Bank UMKM kepada Benediktus Sugih Pranoto sebesar Rp. 200 juta untuk industri makanan frozen food, Edi Santoso sebesar Rp. 200 juta untuk penggilingan padi dan perdagangan beras, serta Muhammad Arif sebesar Rp. 100 juta untuk industri sarung.
Selain itu juga diserahkan penjaminan dari Jamkrida, sertifikasi peningkatan kapasitas SDM ekspor dan koperasi ritel, ijin usaha mikro kecil (IUMK) dari Menteri Koperasi dan UKM, dana bergulir dari LPDB, serta HAKI atau hak cipta dari Menkop dan UKM RI. Seluruhnya secara simbolis diserahkan Menko PMK Puan Maharani didampingi Menkop dan UKM RI AAGN Puspayoga dan Gubernur Jatim Pakde Karwo.
Menko PMK juga menyerahkan KUR program dari pusat BNI dengan jumlah penerima sebanyak satu orang, BRI dengan jumlah penerima sebanyak dua orang, dan Bank Mandiri dengan jumlah penerima sebanyak dua orang.
Menkop dan UKM Usulkan Dana Tambahan LPDB Rp. 2 Triliun Tahun 2017
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) RI AAGN Puspayoga mengusulkan adanya tambahan dana pada Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) sebanyak Rp. 2 Triliun pada tahun 2017. Sekarang ini, dana yang sudah berputar Rp. 5 triliun.
“Kami mengusulkan supaya dana LPDB ditambahkan dari APBN. Kita mohon kepada pemerintah agar dana LPDB bisa ditambahkan melalui APBN pada tahun depan. Yang diusulkan tambah lagi Rp. 2 triliun,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini, pemerintah sudah menurunkan suku bunga di LPDB menjadi 0,2 persen sebulan. Ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. “Kalau bunga LPBD tinggi, maka kita tidak bisa bersaing di MEA. Dengan bunga sebesar 0,2 persen sebulan ini, kita bisa bersaing. Namun sayangnya dananya di LPDB belum banyak. Untuk itulah kita mengusulkan adanya tambahan dana di LPDB tahun depan,” jelasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, sekarang telah banyak bergulir kredit usaha rakyat (KUR). Dulu KUR bunganya mencapai 22 persen, sedangkan bunga untuk pengusaha besar sebanyak 12 persen. “Ini sungguh tidak adil. Untuk itu, sekarang suku bunga KUR bisa turun menjadi 9 persen. Tahun depan bunganya akan diturunkan menjadi 7 persen,” tuturnya.
Menurutnya, ini sebagai wujud kepedulian negara yang hadir untuk mengantisipasi dan berpihak pada koperasi dan UMKM kita. “Memang negara harus hadir untuk koperasi dan UMKM. Seperti di Jatim ini, saya lihat luar biasa sekali kepeduliannya terhadap koperasi dan UMKM. Ini adalah satu bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakat kecil,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan, situasi perekonomian dunia unpredictable dan berpengaruh pada seluruh dunia. Indonesia memiliki pengalaman menangani krisis tahun 1998. Tahun 1998 itu NPL perbankan kredit macetnya sampai 30 persen. Banyak bank yang bangkrut. Pertubumbuhan ekonomi minus 13 persen. Dengan adanya koperasi dan UMKM dalam waktu sekitar 5 tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 4 persen. “Jika dibandingkan krisis ekonomi global sekarang ini tidak perlu khawatir. Pertumbuhan kita masih di atas 5 persen, NPL masih di bawah 5 persen,” tuturnya. (**).
