JAWA TIMUR, beritalima.com – Kali ini Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo peroleh penghargaan dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla karena dipandang berkomitmen memberikan dukungan bagi pengembangan sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI). Penilaian ini telah melalui berbagai pertimbangan dan realitas yang dinilai oleh Pemerintah Pusat mampu memberi dukungan kepada PMI selama kepemimpinan Pakde Karwo di Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla disaat acara pembukaan Kegiatan Jumpa Bakti Gembira (JUMBARA) Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Nasional ke – VIII di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Prov. Sulawesi Selatan, Selasa(26/7).
Selain Jawa Timur, ada 3 gubernur lain yang memperoleh penghargaan yakni Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Selatan. Penghargaan juga diberikan ke beberapa bupati dan perusahaan perusahaan yang memberikan dukungan kepada PMI yakni Bupati Malang, Bupati Sleman, Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Direktur Utama Lion Air, Direktur Utama Maspiom dan Direktur Utama Semen Tonasa.
Pada kesempatan yang lain, Pakde Karwo sapaan Gubernur Jawa Timur menuturkan Pemprov Jatim menyatakan siap mendukung semua program Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat. Karena dengan membantu dan mendukung program pusat akan menjadi landasan yang mampu meningkatkan rasa kemanusiaan. “Meskipun sepi manusia berjiwa kemanusiaan, PMI tidak pernah kenal lelah. PMI terus menarik semua masyarakat untuk peduli akan kemanusiaan terhadap sesama melalui berbagai hal,“ ungkapnya.
Ia mencontohkan, peran PMI terhadap Jatim cukup besar. Disaat Jatim dilanda bencana, PMI menjadi garda terdepan dalam memberikan pertolongan terhadap masyarakat. Saat peristiwa letusan Gunung Kelud beberapa waktu yang lalu, PMI bahu membahu dengan TNI-POLRI serta Pemprov Jatim menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kena dampak. Bukan hanya itu, peran lain PMI juga terlihat ketika terjadi banjir di Bojonegoro, tanah longsor di Jombang dan Mojokerto serta kekeringan yang melanda.Sampang. Hal tersebut merupakan contoh betapa pentingnya peran PMI dalam hal kemanusiaan.
Wapres RI, Jusuf Kalla saat sambutannya menuturkan PMI bekerja penuh dengan solidaritas dan kebersamaan. Kader-kader PMI memiliki keterampilan dan sifat sosial serta solidaritas yang tinggi. “PMI tidak mengenal batas daerah dan negara. Ketika ada masalah dan bencana langsung bekerja dengan kebersamaan. Oleh sebab itu dengan adanya JUMBARA secara tidak langsung memupuk rasa kebangsaan dan kebersamaan dalam menghadapi setiap masalah,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anis Baswedan menuturkan PMI mempunyai peranan yang besar seperti kemanusiaan dan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri sehingga harus bisa membangun rasa solidaritas. “Di dalam kegiatannya, PMI tidak membedakan ras, agama, ekonomi, budaya dan semua faktor pembeda lainnya. Sikap solidaritas seperti itu merupakan salah satu konsep membangun kebangsaan Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Jumbara PMR Nasional VIII, Muhammad Muas menuturkan kegiatan JUMBARA merupakan ajang lima tahunan. Diikuti kurang lebih 3.875 peserta dari 34 provinsi yanng terdiri dari PMR dari seluruh Indonesia dan juga diikuti 10 Perhimpunan Nasional negara sahabat seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, Pulau Solomon, Timur Leste, Brunei Darussalam, Italia, Jepang, Myanmar dan Filipina. “Peserta dikumpulkan disini untuk.meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana gembira, bersahabat dan partisipatif. Dan juga, bisa meningkatkan karakter kepalangmerahan serta peranan remaja PMI sebagai pendidik sebaya melalui pendekatan keterampilam hidup,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara PMI dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika mengenai peningkatan layanan kepalangmerahan dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembinaan dan pengembangan kegiatan kepalangmerahan di satuan pendidikan, dan dengan Badam Narkotika Nasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam rangka darurat narkoba. (**)
