Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa TNI sudah siap dan akan mengerahkan prajuritnya sesuai dengan kebutuhan yang diminta dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangka mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dengan anggota Komisi I DPR RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).
“Kami (TNI) akan selalu siap membantu dan memenuhi apa yang diminta oleh pihak Polri, dan saya tidak bisa menyebutkan jumlah Prajurit TNI yang akan dilibatkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 di wilayah Indonesia,” kata Panglima TNI.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa, Polri sudah memetakan daerah DKI Jakarta, Nanggro Aceh Darussalam termasuk daerah rawan, sedangkan untuk daerah lain masih dalam pengamatan. “Saya belum bisa mengatakan kalau daerah itu rawan atau tidak, karena Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta Demokrasi, makanya semua orang berpesta,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pertanyaan awak media tentang pengadaan pesawat Helikopter Agus Westland (AW) 101, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa cara pembelian ataupun pengadaan Helikopter AW haruslah sesuai prosedur, kemudian apakah Helikopter AW 101 itu benar-benar baru atau bekas, dan TNI telah mengirimkan tim investigasi untuk mencari tahu tentang hal tersebut.
“Agar tidak ada kecelakaan lagi, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada TNI dalam pengadaan Alutsista, khususnya pesawat udara harus yang baru jangan yang bekas, dan jangan lagi mau menerima barang hibah,” tambah Panglima TNI.
Menindaklanjuti korupsi di lingkungan TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa tahun ini, TNI telah melakukan bersih-bersih internal terkait kasus korupsi bahkan TNI telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pembersihan tersebut.
Turut hadir dalam acara Rapat Terbatas tersebut diantaranya, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Siwi Sukma Adji, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Agung Risdhianto, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi dan Wakapuspen TNI Laksma TNI Abdul Rasyid K..
