Teroris adalah kejahatan lintas negara yang perlu dilaksanakan penanggulangannya dan ini merupakan salah satu bagian yang menjadi tugas pokok TNI didalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kegiatan untuk mengatasi aksi terorisme ini diperlukan kerja sama, tidak bisa kita laksanakan secara individu, berdiri sendiri tanpa melaksanakan sinergitas antar instansi.
Hal tersebut dijelaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam paparannya yang diwakili Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.B.A., M.P.A., ketika menjadi pembicara pada Seminar Urgensi Revisi Undang–Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan Kedaulatan dan Melindungi Warga Negara Indonesia, dengan tema “Sinergitas Peran Komponen Bangsa Dalam Mengatasi Aksi Terorisme” yang diselenggarakan oleh Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura DPR RI, bertempat di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (30/5/2016).
Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan masukan kepada para anggota DPR dan tim ahlinya didalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan harapan dapat menghasilkan Undang–Undang yang berkualitas, aspiratif dan efektif dalam menangani tindak pidana terorisme, sehingga memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman bahaya terorisme, sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia.
“Keberadaan terorisme itu memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita diharapkan bisa lebih meningkatkan sinergitas dengan komponen lain untuk mengatasi seluruh aksi-aksi terorisme yang berada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tegas Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa dalam upaya pencegahan perlu diadakan Operasi Serbuan Teritorial dimana dilakukan pencegahan dini, sehingga dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjurus aksi terorisme dengan memanfaaatkan pola operasi teritorial. Pasalnya, pelaksanaan operasi teritorial yang dilaksanakan selama ini sudah langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan ini salah satu bentuk yang diinginkan masyarakat dan bisa menjadi barometer untuk di sharingkan ke bagian yang melaksanakan Puldata/Intelijen.
“Babinsa tidak bisa bekerja sendiri harus bekerjasama dengan aparat terkait, baik TNI maupun aparat-aparat terkait dilapangan. Oleh karena itu, seluruh unsur TNI perlu diberdayakan dalam penanganan ancaman terorisme sejak dini,” tutur Panglima TNI.
Sementara itu, “kerjasama TNI dan Polri yang sudah terjalin dengan baik selama ini patut ditingkatkan dan diperkuat peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme,” tutupnya.
Turut hadir pada seminar tersebut diantaranya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Suding, dan Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, S.Sos.
