SURABAYA, Beritalima – Dewan Pengurus Daerah Jokowi Mania (DPD JoMan) Jawa Timur akan memberikan memberikan perhatian yang lebih terhadap penyaluran pupuk subsidi di wilayah Jawa Timur guna mendukung program Presiden Joko Widodo dalam membantu petani untuk meningkatkan produksi pertanian , seperti disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021.
Ketua DPD JoMan Jawa Timur, Arie Choiri mengatakan organisasi JoMan (Jokowi Mania) sangat mendukung dan percaya bila Presiden Jokowi sangat geram akan permasalahan Penyaluran Pupuk bersubsidi.
“Masalah ini bukan saja terjadi satu atau dua tahun ke terakhir, namun sudah berpuluh-puluh tahun dimana Petani tidak pernah merasakan kesejahteraan dari subsidi yang diberikan Pemerintah,”tegasnya,dalam konferensi pers di Surabaya,Kamis(14/1/2021).
Dikatakannya, Setiap tahun Pemerintah menggelontorkan subsidi sekitar 33 triliun,dan nilai tersebut bukan nilai yang kecil. Menurutnya jika diperkirakan dalam 10 tahun akan kita lihat nilai yang fantastis,mencapai 330 triliun.
Oleh karena itu Dari beberapa penulusuran JoMan ke berbagai daerah pertanian di Jawa Timur, bahwa penyaluran pupuk subsidi hampir semua bermasalah.”Kami ada rekaman dengan beberapa petani sebagai bukti bahwa data yang kami dapat adalah fakta dan bukan isapan jempo,”tegasnya.
Selain itu soal Kartu Tani yang dicanangkan Presiden juga dikacau oleh oknum yang bermain dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Ari Choiri menjelaskan Pembuatan Kartu Tani sengaja diulur-ulur agar Petani tidak bisa menebus pupuk. Padahal aturan penebusan pupuk menggunakan Kartu Tani sudah diterapkan oleh pemerintah,
Beberapa kecurangan terhadap penyaluran pupuk subsidi juga sering terjadi Saat tidak musim tanam. Petani dipaksa menebus pupuk subsidi sesuai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani), akibatnya karena petani belum perlu, maka banyak yang akhirnya menyerah ketika pupuk yang ditebus diganti uang yang tidak sepadan oleh oknum distributor.
Ia menambahkan saat musim tanam, saat petani periu pupuk, jatahnya sudah habis, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yg lebih mahal ke distributor atau beli Yarnen (bayar setelah panen) dan saat panen untuk membayar tidak ada dan petani menyerahkan padi sebagai pengganti hutang pupuk.
“Akibatnya pupuk dan padi dikuasai mafia-mafia pertanian yaitu distributor dan tengkulak beras. Jadi faktor kelangkaan pupuk dan kelangkan beras ini saling berhubungan. Mafia bermain disini, hal ini yang menjadi penyebab program ketahanan pangan ataupun swasembada pangan yang digaungkan Pemerintah tidak pernah berhasil setiap tahun,”tegasnya.(erw)
