JAILOLO, beritaLima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, Selasa (17/5) mengelar Paripurna penutupan masa sidang I dan membuka masa persidangan II tahun 2016.
Dari masing dapil Sidang Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Julinche D Baura, yang di dampingi wakil ketua I Ibunu Saud Kadim, dan wakil Ketua II Nicodemus H Dafid tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Halbar Danny Missy.
Penyampaian hasil reses yang diawali dengan dari anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) I melalui juru bicaranya Djufri Muhammad, dan dari dapil II melalui juru bicaranya Frangky Luang dan dapil III melalui juru bicaranya Tresya Rumambi. Secara umum rata-rata menyoroti masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih sangat rendah.
Dalam paripurna itu juga, sekaligus di berikan kesempatan kepada perwakilan masing-masing dapil mulai dari Dapil pemilihan I, II dan III. Untuk menyampaikan laporan hasil Reses.
“Banyak sekolah yang kekurungan guru-guru baik dari Jailolo Selatan hingga kecamatan Loloda, selain pendidikan juga termasuk keberadaan bidan desa yang masih sangat kurang makanya ini harus menjadi perhatian serius dari Bupati agar masalah ini dapat teratasi, selain tenaga pelayanan juga masalah infastruktur pendidikan dan kesehatan yang masih sangat minim,”tandas ketiganya.
Djufri Muhammad sebagai juru bicara dapil I di kesempatan itu lewat laporan hasil reses mengatakan, dari hasil reses yang kami dapat langsung di lapangan khusus dapil I yakni, persoalan kinerja Pjs kepala desa kurang lebih 17 desa kecamatan jailolo, 6 desa kecamatan Jailolo Selatan, yang berasal dari PNS di kedua kantor Camat, sebagian besar diangkat menjadi pjs Kades. hal ini sangat berdanpak pada pelayanan publik di kantor camat itu sendiri.
selain itu, kinerja pjs Kades ini tidak trasparansi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Banyak hal yang kami dapatkan saat reses, yang paling dominan adalah pengelolaan DD dan ADD,”tuturnya.
Terkait dengan persoalan itu, Jufri Juga mengatakan, selaku tim reses dapil I merekomendasikan kepada Pemkab Halbar dalam hal ini Bupati untuk mengambil langkah yakni, meminta instansi terkait dalm hal ini Camat dan BPMD agar secara serius melakukan pembinaan dan peningkatan kinerja para kepala Desa, Sekdes, serta pimpinan dan anggota BPD. camat dan BPMD agar berkordinasi untuk mempertimbangkan penarikan sebagaian pjs Kades yang berasal dari PNS dikantor camat dan mengantongi dengan PNS yang berasal dari sekretariat Pemkab Halbar. Serta Camat dan BPMD untuk mempertimbangkan penundaan proses pencairan DD dan ADD tahun 2016 khusnya belanja fisik bagi desa yang di laporkan terjadinya pelangaran pengelolaan dana tersebut.
Juru bicara Dapil III Tresya Rumambi juga mengatakan, saat ini Pemkab Halbar juga harus fokus menyelesaikan masalah pertambangan di kawasan Gogoroko yang menjadi daerah perbatasan kabupaten Halbar dan Halut karena dikuatirkan menjadi konflik dilingkungan warga “harus ada pembangunan pos penjagaan didaerah pertambangan untuk mengontrol tapal batas di kawasan pertambangan, pemkab wajib memperhatikan masalah ini sebelum menjadi konflik dan mengganggu kantibmas diwilayah Loloda,” paparnya.
Setelah menyampaikan hasil reses masing-masing Dapil, masing-masing juru bicara per-Dapil menyerahkan ke pimpinan DPRD kabupaten Halbar dan selanjutnya melalui ketua DPRD Halbar Juliche menyampaikan secara resmi ke Bupati Halbar Danny Missy dan disaksikan seluruh anggota DPRD dan para pimpinan . (ssd)
