PALEMBANG, beritaLima.com – Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Ishak Mekki, memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumatera selatan atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Selasa (17 /07 /2018).
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel. Kartika Sandra Desi dihadiri para undangan dan kepala dinas lingkup Pemprov Sumsel.
H. Ishak Mekki mengatakan, kinerja instansi dalam pelaksanaan anggaran dan pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan dengan baik. Capaian tersebut merupakan hasil monitoring dan evaluasi yang senantiasa kami lakukan secara berkala terhadap capaian atas target anggaran yang telah ditetapkan serta pencatatan aset dari setiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk pencatatan dan sistem penyelesaian hutang dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih membukukan kewajiban/hutang yang harus diselesaikan, namun nilai utang tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2016 untuk semua jenis utang, dengan jumlah penurunan sebesar Rp 464, 317 Miliar.
“Pada Tahun Anggaran 2018 ini akan dilakukan pembayaran atas beban belanja tahun berjalan sehingga nantinya tidak terdapat sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Sedangkan untuk pembayaran sisa utang tahun sebelumnya akan dilakukan penyelesainya secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada,” ujarnya Wakil Gubernur H. Ishak Mekki.
Selain itu, H. Ishak Mekki pihaknya selalu berupaya maksimal menggali potensi penerimaan PAD baik dari sektor pajak daerah maupun restribusi daerah, dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang berdaya saing dan pelayanan publik kepada masyarakat yang terjaga kualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
Dengan hal tersebut diharapkan memberikan dampak peningkatan kapasitas keuangan daerah dan berkurangnya ketergantungan atas penerimaan transfer dana pusat, sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat terpenuhi secara lebih mandiri.
“Terhadap saran peningkatan SDM masyarakat petani dan masyarakat dunia usaha melalui pendidikan dan pelatihan guna peningkatan keterampilan mereka dalam rangka saing ekonomi dan masyarakat sumatera selatan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dapat dijelaskan bahwa hal ini telah menjadi perhatian kami, dan kegiatan yang telah dilakukan peningkatan SDM petani melalui diklat bagi petani dengan sumber pembiayaan APBD dan APBN, antara lain Diklat Agribisnis Padi, Jagung dan Kedelai serta Pelatihan Uji Coba Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian di Gapoktan/UPJA dalam rangka mendukung upaya khusus peningkatan produksi dan produktifltas padi, jagung dan kedelai,” katanya.
Terhadap capaian realisasi belanja yang dibawah target menurutnya realisasi belanja sebesar Rp. 5,789 Triliun atau hanya 89,90 % dari target anggaran dikarenakan masih adanya utang belanja daerah sebesar Rp. 655,054 Miliar sehingga nilai tersebut belum dapat diakui atau dikonversikan sebagai nilai realisasi anggaran belanja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terdapat pembagian fungsi kelembagaan organisasi sebagai lembaga fungsi profit centre seperti Badan Pendapatan Daerah, lembaga fungsi revenue centre seperti OPD atau Unit OPD BLUD, dan lembaga fungsi expense centre seperti Dinas Pedidikan, sehingga secara fungsional hal tersebut telah berjalan pada lembaga OPD yang ada.
Menanggapi pandangan rendahnya harga karet yang berdampak perekonomian petani dan masyarakat terpuruk dapat dijelaskan bahwa, komoditi perkebunan merupakan komoditi ekspor yang harganya sangat dipengaruhi oleh harga di pasaran internasional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya untuk menjaga kestabilan harga karet antara lain melakukan Penguatan Kelembagaan Petani, Pembentukan Pasar Lelang Karet dan Unit
Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar). Diharapkan petani menjual hasil bahan olahan karet secara berkelompok melalui
kelompok tani atau sistem pasar lelang, sehingga diperoleh harga yang lebih baik;
“Terima kasih atas penilaian yang positif terhadap keselarasan kebijakan umum anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas yang direncanakan terutama program
pembangunan infrastruktur”, jelas Wagub Ishak Mekki.
Sumatera Selatan Menanggapi penilaian yang positif atas program dibidang kesehatan yaitu terkait telah dioperasikanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sumatera.
Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya konkret untuk meweujdkan palayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sumatera Selatan
merupakan rumah sakit modern dengan fasilitas peralatan canggih.
Dapat kami sampaikan bahwa RSUD tersebut mempuyai visi Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Regional dan Rumah Sakit Pendidikan yang mampu mewujudkan pelayanan yang bermutu, profesional, efisien dengan standar pelayanan kelas dunia.
Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya konkret untuk meweujdkan palayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan. “Sebagaimana kita ketahui bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sumatera Selatan telah beroperasi”, Pungkasnya.
( NN )
