JAKARTA, beritalima.com – Pemprov Jatim terus melakukan inovasi di berbagai bidang pelayanan publik.Salah satu dasar layanan yang diteriapkan pemerintahan provinsi ujung timur pulauJawa ini dengan menerapkan konsep partisipatoris.
Yakni dengan cara dilibatkannyamasyarakat dalam menentukan kebijakan dan inovasi pelayanan publik.“Partisipatoris merupakan cara kami memberikan pelayanan publik bagimasyarakat Jatim. Komitmen pimpinan itu betul harus dilakukan, tetapi di Jatimpemerintah harus berbicara dengan masyarakat. Jadi inovasi pelayanan publik yangada di Jatim itu muncul karena ada keikutsertaan masyarakat di dalamnya,” ujarGubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjadi narasumber The International PublicService Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (7/11).Ia menjelaskan, inovasi pelayanan publik itu harus dilakukan dengan carapemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran serta masyarakat yang dilayani.“Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder dan masyarakatuntuk menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik,” kata Pakde Karwosapaan akrab Gubernur Jatim.
Agar usaha yang dilakukan itu bisa ditiru pemerintah yang lain, Pakde Karwoberbagi ide atau sharing soal inovasi pelayanan publik yang ia terapkan.
Sebagaicontoh, Public Private Partnership (PPP) SPAM Umbulan yang mampu menghasilkan4.000 liter per detik air minum. Dengan dilakukannya PPP ini harganya bisa Rp. 5.280per meter kubik. Dan jika diserahkan kepada pihak swasta, harganya semakin tinggimenjadi Rp. 7.000 per meter kubik.
“SPAM Umbulan ini sudah dirancang Presiden Soeharto sejak tahun 1972, danmulai bisa dimulai tahun 2015. Dan pada tahun 2015, PPP SPAM Umbulan dapatpenghargaan dari PBB sebagai showcase penyediaan air minum di dunia,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga mempunyai inovasi Kolaborasi PembinaanEkonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan PelayananTerpadu Pekerja Migran Indonesia (SIMPADU-PMI) yang mendapatkan penghargaanTop 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Wapres RI.
Terkait dengan SIMPADU-PMI, Pakde Karwo menjelaskan, inovasi pelayanan inidilakukan kerja sama dengan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM dan menjadi solusimenangani permasalahan terkait pekerja migran Indonesia. Lebih lanjut disampaikannya, inovasi ini memasukkan model percepatan prosespelayanan.
Sehingga jumlah imigran yang bermasalah di tempat kerja dan pekerjamigran non prosedural (deportasi) bisa berkurang banyak. Dicontohkan, jumlah imigranyang bermasalah 1.391 orang dan pekerja migran non prosedural mencapai 5.117orang di tahun 2016.
Jumlah tersebut berkurang menjadi 65 orang imigran yang
bermasalah di tempat kerja dan 425 orang pekerja migran non prosedural pada tahun2018. “Ini yang menjadi solusi dan memang model yang ditawarkan, dan imigrasimasuk dalam sistem ikut menyelesaikan permasalahan migran,” kata orang nomor satudi Jatim itu.Terkait inovasi Kabinet Arabika, pakde Karwo menjelaskan, kalau inovasitersebut mampu mengatasi hambatan-hambatan pengembangan kopi arabika yangselama ini kualitas bibitnya tidak unggul dan kualitas produksinya kurang berdaya saing(asalan).
Oleh karena itu, melalui Kabinet Arabika, Dinas Perkebunan Prov. Jatim aktifmelakukan kolaborasi dengan pemkab, puspitkoka, eksportir, perhutani, danperbankan.
Sehingga, melalui inovasi teraebut bisa menyediakan bibit unggul,menyediakan sarana pengolahan pasca panen-hilir, pendampingan akses pasar (e-commerce), serta pembiayaan bunga murah 6 persen oleh Bank UMKM Jatim danBank Jatim.Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia(Kemenkum HAM) Freddy Harris mengatakan, Kemenkumham memiliki motto yakniprofesional, akuntable, sinergi, transparan, dan inovatif. Melalui motto tersebut,Kemenkum HAM melakukan transformasi pelayanan seperti pengesahan PT : 90-60-30-14 hari menjadi 1 hari, yayasan online, perkumpulan online, kewarganegaraanonline.Untuk melakukan transformasi, pihaknya memberikan syarat antara lainkomitmen pimpinan, tatap muka (face to face menjadi tidak perlu face to face),pembayaran berbasis tunai (cash basis) menjadi online, SOP yang jelas, standarpelayanan yang jelas dan timeline yang jelas. Dalam kesempatan itu, Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KapolriIrjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menyampaikan beberapa inovasi pelayananpublik yang dilakukan Polri. Diantaranya, inovasi pelayanan publik polri bidangpenegakkan hukum (gakkum) seperti aplikasi e-manajemen penyidikan yangmenampung data seluruh perkara yang ditangani Polri, Sistem Administrasi PerkaraTerpadu (SIAP Terpadu) menghubungkan Polres Jember, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Kemudian juga inovasi pelayanan publik bidang pelayanan kepolisian seperti SKCKOnline, pelayanan SKCK keliling, dan SIM Online. (rr)
