WAISAI, Beritalima.com – Ketua Dewan Adat Byak Betew Raja Ampat Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP mengatakan bahwa kami masyarakat Adat menginginkan Adanya Kebijakan-Kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, yang semestinya berpihak pada Pemberdayaan-Pemberdayaan Masyarakat Adat dan hak-hak masyarakat Adat perlu dihargai dan dihormati serta pelestarian Budaya Masyarakat Adat di Kabupaten Raja Ampat, harus di perhatikan, Jumat (24/03)
Menurutnya, para Pelaku usaha atau Pengusaha yang melakukan invetasi di Kabupaten Raja Ampat harus menghormati hak-hak Masyarakat Adat, karena selama ini yang terjadi adalah para pemodal yang dari luar Raja Ampat tidak pernah memberdayakan orang asli Papua, ujar Paul.
Oleh sebab itu menurut Paul, kami menginginkan investasi yang sama-sama menguntungkan kedua-duanya dimana agar tidak ada kecemburuan sosial bagi orang Papua, khususnya masyarakat adat yang mendiami Raja Ampat agar kedepan orang Papua juga bisa bersaing dengan masyarakat non Papua dan itu harus dipikirkan oleh pemerintah Raja Ampat.
Lanjutnya, Paul juga menyampaikan dan berharap kepada Pemerintah agar betul-betul dan serius dalam melihat Hutan Adat dan Tanah Adat yang ada, apalagi Raja Ampat masuk dalam konservasi apabila pemerintah ingin lakukan Pembangunan diharuskan Pemerintah berkordinasi dengan Masyarakat Adat, sebagai Objek dari Pembangunan tersebut dan harus sejalan serta menguntungkan Masyarakat Adat Papua di Raja Ampat.
Semua ini demi kemajuan Kabupaten Raja Ampat, masyarakat Adat pada dasarnya sangat mendukung pembangunan daerah yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua yang ada di Raja ampat tetapi juga masyarakat adat tidak akan tinggal diam ketika hak-hak adatnya tidak dihargai oleh pemerintah, tegas Paul. (Charles)
