Jakarta, 8 Februari 2019, Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara ) dan Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono menyatakan ke media,bahwa akhir akhir ini berita tentang carut marutnya pembangunan Proyek LRT (Light Rail Transit ) terus menjadi sorotan pengamat dan media yaitu infrastruktur yang dibangun era pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini tidaklah efisien dan salah kaprah, Salah satu contohnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang,LRT Jabodebek yang sangat membebani keuangan negara.
Contoh nyata LRT Palembang yang sudah beropersional,sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar perbulan untuk biaya operasional, sementara pemasukannya hanya Rp.1 miliar. ” Ada selisih Rp.9 miliar yang harus disubsidi, dan ini mau sampai kapan?” kata Wibi.
Menurutnya lagi, proyek tersebut sangat membebani BUMN di bidang konstruksi,karena ada dua subsidi yaitu subsidi investasi dan subsidi Operasional-pemeliharaan agar tiket bisa terjangkau masyarakat,tutur Wibi.
Ada 4 BUMN yang terjebak dalam pembangunan LRT ini,ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah ada target 5 tahun harus selesai ” Segera selesaikan ini, pokoknya saya gak mau tahu, sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangannya,” tuturnya.
Saya sependapat dengan kritikan yang diungkapkan capres Prabowo Subianto saat menghadiri HUT Federasi Serikat Pekerja Metala Indonesia (FSPMI) yang ke 20 di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Menurut Prabowo pembangunan LRT itu, berimbas terhadap masyarakat. Pada akhirnya uang dari rakyat yang akan dipakai untuk biaya operasional LRT saja.
Sebelumnya wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan lintasan kereta ringan (light rail transit/LRT) yang dibangun dengan model melayang (elevated), namun bersisian dengan jalan tol. Padahal, untuk jalur Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) pembangunan dengan model tersebut tak terlalu mendesak.
“Bangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol. Dan biasanya itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah,” kata dia di stana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019)
Dia menilai, pembangunan dengan skema elevated ini tak cocok untuk pembangunan ke arah luar kota karena ketersediaan lahannya yang masih banyak ketimbang di dalam kota. Selain itu, model ini dinilai juga memakan biaya kontruksi yang sangat mahal mencapai Rp 500 miliar/kilometer sehingga dinilai tak efisien dan membuat waktu pengembalian modal yang lebih lama.
Menurut rencana, lintasan LRT ini akan memiliki panjang 43,3 kilometer yang akan membelah Cawang-Cibubur (14,3 kilometer), Cawang-Bekasi Timur (18,5 kilometer) dan Cawang-Dukuh Atas (10,5 kilometer). Sementara untuk pembangunannya diperkirakan akan memakan dana sampai dengan Rp 29,9 triliun.
Bertindak sebagai kontaktor pembangunannya adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan nantinya PT Kereta Api Indonesia akan menjadi operator dari LRT ini.
Saya berharap BPK harus segera meng audit Pembangunan proyek LRT ini, dan KPK harus segera usut tuntas apabila ada unsur kesengajaan “Mark Up” proyek, atau ditemukan kerugian negara,pungkas Wibisono.(rdy)
