JAKARTA, Pembina Dewan Pimpinan Pusat DPP LPKAN (lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara), Wibisono,SH,MH mendatangi kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tadi siang (18/3/2019), untuk menanyakan jawaban dari Petisi “PILPRES 2019 LUBER JURDIL” bersama 400 elemen masyarakat, yang pernah di ajukan bulan Februari yang lalu,namun jawaban dari staff KPU hanya bilang masih di proses dan di rapatkan, dan menurut staff KPU ini Presiden sudah melakukan cuti di hari sabtu dan minggu, ujar wibi di kantor KPU jakarta (18/3/2019).
Menurutnya,apa benar sabtu dan minggu presiden sudah mengajukan cuti kampanye?,apa benar presiden tidak pake fasilitas negara?, saya melihat UU Pemilu tahun 2017 sangat multi-tafsir terutama tentang hal cuti kampanye untuk calon presiden (petahana).
Diharapkan pada saat masa kampanye berlangsung, posisi seorang presiden yang semestinya sudah demisioner dan mengambil cuti selama masa kampanye digantikan oleh Wakilnya.
“Untuk itu kami meminta PETISI kepada pemerintah agar Presiden RI sebagai salah satu Calon Presiden Pilpres 2019 mengambil hak cuti selama masa kampanye dan digantikan oleh Wakil Presiden RI,” imbaunya.
Agar perlunya marwah pemerintah dalam hal ini presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang bersih dari penggunaan wewenang dan fasilitas Negara yang berkaitan dengan presiden, membuat saat pelaksanaan Pilpres 2019 pasangan Capres-Cawapres biar jujur dan adil.
Selain dapat menjawab dengan jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada kecurangan yang dilakukan, dan memenangkan yang menang pada perhelatan Pilpres 2019, menang penuh dan bermartabat sebagai modal dasar dalam pertempuran Rakyat Indonesia 5 (lima) tahun kedepan , pemilu tahun 2019 adalah Pemilihan umum yang unik, karena pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia melakukan pemilihan yang dilakukan secara bersamaan, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif (DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten / kota) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) periode 2019 – 2024, ungkapnya.
“Maka dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat ini, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara akan dipertaruhkan koordinasinya dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang diasumsikan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar wibi
Wibi menambahkan perlu di ketahui bersama bahwa pemerintahan ini telah merevisi Undang Undang pemilu dengan menghapus keharusan cuti bagi capres (pertahana) yang mencalonkan diri kembali harus diganti oleh PLT, rupanya pertahana ingin memanfaatkan fasilitas Negara dan kekuasaanya untuk kampanye,agar bisa mempengaruhi dan menguasai kepala daerah,ujar wibi
Pemerintahan ini juga, yang sudah merubah jadwal pilkada Dan pemilu untuk dijadikan pilkada dan pemilu serentak di Indonesia, rupanya ada agenda lain yang mau di tuju yaitu menguasai Indonesia untuk mengatur kekuasaan Dan merubah arah demokrasi bangsa.
Rezim ini sudah menghitung akan ada 24 Gubernur dan total 272 kepala daerah yang akan habis masa jabatanya di periode 2019 ke 2024 ini, Dan harus diganti oleh PLT yang peraturanya juga sudah dibuat PLT ini ditunjuk oleh Mendagri yang disetujui oleh Presiden, papar wibi
Undang Undangnya sudah juga di revisi, bahwa presiden boleh bukan orang Indonesia asli, dan ideologi bangsa Indonesia atas nama demokrasi dengan voting suara terbanyak semuanya bisa direvisi atau dirubah, inilah tujuan akhir mereka dan jangan menyesal jika Komunis maupun Atheis mereka juga berhak Hidup di tanah tumpah Indonesia nantinya.
Rezim ini ingin menguasai suara bangsa Indonesia Dan kekuasaan untuk meloloskan rencana “Mereka” dibelakang nya yang telah membuat skenario sedemikian rupa bertahun tahun.
Kita harus kembali ke UUD’45 Dan Dasar Negara PANCASILA dengan Demokrasi terpimpin, agar negara ini tidak semakin rusak dan carut marut,kata Wibi
Saya berharap Pemilu dan Pilkada 2019 ini bukan sekedar Pemilu dan Pilkada biasa, dibalik ini Ada scenario besar , Mari Kita selamatkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, tidak tertipu oleh faham Globalisasi dan Demokrasi yang kebablasan daripada Kita akan menyesal di kemudian hari- dimasa akan datang, pungkas wibi
