Jombang | beritalima.com – Desa sebagai budaya adi luhung yang harus dipertahankan keasliannya dan memiliki keanekaragaman budaya yang harus digali mulai dari cara berpakaian sampai dengan bertahan hidup.
Tiap desa memiliki perbedaan dari desa satu dengan desa yang lain baik berdasarkan kultur maupun keberadaan alam sekitarnya hingga masyarakat berlomba lomba menpertahankan hidupnya baik untuk pribadinya, keluarganya, kelompoknya maupun untuk warga sekitarnya.
Desa sebagai pusat peradaban sebelum menjadi perkotaan kental dengan primordialisme, kental dengan adat istiadat bahkan ribuan tahun masyarakat desa menjalani kebiasaan kebiasaannya namun kebiasaan masyarakat desa itu tidak berdiri sendiri melainkan bersumber dari berbagai pihak.
Bisa dari masyarakat setempat itu sendiri yang tidak pernah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain (nomaden). Atau dari penyebaran akulturasi budaya lain yang masuk ke dalam satu tempat hingga berkembang sampai sekarang ini.
Sedangkan budaya yang sudah melekat dalam desa sudah tidak bisa dihitung lagi karena jumlahnya sudah banyak sekali dan tidak bisa dihitung satu persatu. Namun adat istiadat yang sudah berlangsung lama ribuan tahun itu menyangkut sikap dan prilaku masyarakat desa. Sikap dan prilaku masyarakat desa ini menjadi penentu maju tidaknya pembangunan di desa.
Pembangunan masyarakat desa tergantung masyarakat desanya itu sendiri bagaimana cara membangun, bagaimana cara bergotong royong, dan bagaimana menentukan sikap dan prilakunya. Desa dikenal dengan istilah rembug sekarang musyawarah desa (musdes) atau musyawarah dusun (musdus), rembug desa ketika ingin membangun mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda agar bisa disikapi.
Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran untuk pembangunan baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, maupun untuk sosialisasi. Semua program Kementerian berpusat di Desa, sebagai penyelenggara negara paling bawah.
Pemerintahan desa harus mewujudkan pemerintahan yang bersih, transfaran dan akuntabel dan tidak bisa dijalankan pemerintah desa sendiri melainkan bersama masyarakat bersifat partisipatori. Dengan demikian tidak terlepas dari pengawasan yang diamanatkan dalam undang undang.
Namun budaya yang tidak bisa dihilangkan seperti prilaku menyimpang menjadi kendala dalam pembangunan baik pembangunan manusia maupun pembangunan infrastruktur. Hal ini yang perlu ditekankan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Prilaku menyimpang atau deviasi karena menyangkut anggaran yang mengalir ke desa baik dari APBN maupun dari APBD. Disitu letaknya konflik asyarakat terjadi antara pengguna anggaran dan kontrol sosial di masyarakat.
Pemerintah desa menjalani undang undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, masyarakat menjalankan instruksi untuk ikut mengawasi. Namun tergantung wawasan yang dimiliki masyarakat agar tidak terjadi oknum, oknum tidak saja datang dari luar tapi bisa saja karena pemahaman aparatur desanya sendiri yang belum faham dalam sistem pemerintahan desa, pada prinsipnya Kepala Desa adalah jabatan politis.
Penulis sebagai pemerhati masyarakat desa (village community observer) secara aktif memperhatikan dan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga terlibat kegiatan seperti memberi saran, mengkritik atau membantu dalam pembangunan desa.
Penulis melihat peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, dan peningkatan kemandirian masyarakat desa setelah Negara bertanggung jawab memberikan Peningkatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Bina Pemerintahan Desa.
Sebenarnya di desa kurang apa sudah banyak yang terlibat dan berpartisipasi untuk kemajuan desa pemerhati masyarakat desa sendiri, pemberdayaan masyarakat, advokasi, penyuluh dan edukasi, tokoh masyarakat, lembaga non pemerintah (LSM), jurnalis, dan mahasiswa atau akademisi dalam pengabdian masyarakat.
Dedy Mulyadi
Penulis dan Pemerhati Masyarakat Desa
