Jakarta, 11 Mei 2018
Kantor Staf Presiden mengupayakan kolaborasi banyak pihak untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs). Pada pekan kedua Mei 2018 ini, KSP bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan kelompok/organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization, CSO), bertemu untuk menjajaki implementasi TPB yang lebih konkret bersama dengan mitra pembangunan dan perwakilan dari berbagai negara.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengapresiasi secara khusus komitmen pelaksanaan TPB. “Kita sudah memukul gong dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang TPB. Rencana Aksi Nasional yang partisipatif dan peta jalan TPB juga sedang dalam proses,” ujar Yanuar Nugroho di hadapan mitra pembangunan dan perwakilan beberapa negara.
Mitra pembangunan yang hadir antara lain TIFA Foundation, World Resource Institute, SNV Netherlands Development Organization, USAID, dan JICA. Hadir juga Kedutaan Besar Australia, Inggris, Jepang, Finlandia, Jerman, dan Uni Eropa dalam pertemuan ini, bersama dengan beberapa jejaring CSO lainnya seperti Perkumpulan Prakarsa, Yayasan Kesehatan Perempuan, Insititut Kapal Perempuan, Migrant Care, dan Koalisi Perempuan Indonesia.
“Kami sangat tertarik untuk dapat mendukung kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Sudah ada forum dialog di ASEAN yang diselenggarakan Juli lalu dan kami menantikan kerjasama selanjutnya,” ujar Head of Cooperation Uni Eropa, Hans Farnhammer.
Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, mengemukakan bahwa skema pendanaan mutlak diperlukan. Sementara Direktur SDGs Centre Universitas Bengkulu memperkaya diskusi dengan bagaimana kedua universitas tersebut menjadi hub akademik antara program-program pelaksanaan TPB dari inisiatif masyarakat dengan sumber pendanaan.
Bappenas juga berkomitmen untuk dapat mengawal proses dukungan pendanaan yang integratif untuk percepatan pelaksanaan TPB. ‘Kami mendorong terus proses pelibatan dengan para aktor pembangunan non-pemerintah, serta tak lupa dengan Pemerintah Daerah. Bappenas akan mengordinasikan inisiatif-inisiatif program dan kerangka pendanaan melalui Sekretariat TPB. Kami akan melakukan penghitungan terhadap seberapa besar pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan TPB sebagai ukuran yang menentukan capaian TPB”, kata Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Bappenas, Dewo Broto Joko.
Menyambung rencana tersebut, Yanuar mengatakan perlunya mendorong agar inisiatif dan sumber daya dari aktor non-pemerintah disambut baik oleh Bappenas untuk membantu pengelolaan pelaksanaan TPB. ‘Pertemuan kolaboratif selanjutnya semoga bisa dilaksanakan oleh Bappenas, dengan mengundang sekaligus Pemerintah Daerah,” tutup Yanuar Nugroho
