Jakarta —Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin memperkirakan money politic pada Pemilu 2024 bakal lebih marak dibanding 2014 dan 2019. Hal ini karena pemilu 2024 berbeda dari . Pasangan Capres/Cawapres yang bakal maju semua figur baru.
”Zero semua. artinya tidak ada incubent, semua starting dari awal sama semua capres sama,”kata Yanuar Prihatin dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mengawal Tahapan Pemilu 2024’, di Media Center DPR Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Selain itu harapan orang sekarang terutama di kalangan politisi untuk berkuasa itu jauh lebih kuat ketimbang periode periode lalu. ”Kenapa?karena itu tidak ada incumbumbent itu, jadi semua orang sedang mencari jalan bagaimana mereka bisa mendapat suara yang paling banyak sebanyak-banyaknya,’katanya.
Dalam suasana seperti ini kalau tidak terkendali, tidak ada kontrol diri, tidak ada kontrol berdasarkan aturan moral yang kuat, maka semua akan tenggelam kepada suasana money politik yang jauh lebih kuat.
”Makanya saya berkali-kali dengan Bawaslu juga menyampaikan, ini gimana caranya mencegah suasana semacam ini,’jelas Yanuar.
Lebih jauh Yanuar mengatakan DPR akan mengawasi secara ketat tahapan-tahapan pemilu 2024 agar tidak merugikan masyarakat dan peserta pemilu. Terutama tahapan yang dinilai krusial.
Yanuar. Menyebutkan tahapan krusial antara lain yang terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) . Menurutnya dari setiap pelaksanaan Pemilu soal DPT selalu menjadi masalah. Namun dia pastikan, sinkronisasi data pemilih antara KPU dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjalan lebih bagus.
”Data pemilih tetap perlu mendapatkan pengawasan yang ketat karena ada kelompok masyarakat yang rentan terkait hak pilihnya sebagai warga negara seperti disabilitas, orang jompo, dan orang dengan gangguan jiwa (OGDJ),”katanya.
Semua kelompok masyarakat tersebut harus dipastikan apakah terdata di Dukcapil, kalau sudah terdata apakah memiliki hak pilih.
“Kami juga mencermati terkait pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdata di DPT,” kata Yanuar.
Menurut Yanuar, pendaftaran dan verifikasi partai politik yang merupakan kontestan pemilu prosesnya akan berjalan pada 1-7 Agustus 2022.m
Tahapan ketiga yang perlu dicermati penetapan daftar calon sementara (DCS) dan daftar calon tetap (DPT). Dalam proses tersebut bukan hanya terkait kualitas calon namun juga proses administrasi yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
“Kalau ada yang teridentifikasi tidak lolos namun tetap lolos, ini perlu diawasi misalnya orisinalitas dokumennya. Karena mereka akan menjadi pemimpin di lembaga legislatif di tingkat daerah dan pusat,” katanya.
Dia menambahkan, tahapan krusial keempat saat kampanye karena bukan merupakan puncak pelaksanaan pesta demokrasi namun puncak emosi, kegembiraan, harapan masyarakat.
Namun, saat kampanye ada kebencian masyarakat lalu tersalurkan dalam kampanye maka akan terjadi carut marut kalau suasana tidak bisa dikendalikan.
“Pengalaman masa lalu dan fakta di lapangan tidak bisa dielakan karena residu Pemilu 2019 sangat terasa. Saat kampanye juga tentang aspek meredam informasi yang hoaks atau bukan, lurus-bengkok menjadi bagian penting karena dunia informasi menjadi carut marut,”tuturnya.
Yanuar mengatakan, tahapan penting lain yang perlu dicermati saat pemungutan suara, rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga tingkat pusat.
Hal itu perlu dicermati karena Pemilu 2024 masih menggunakan pola yang sama di Pemilu 2019 belum bisa menggunakan pemilihan elektronik atau ‘e-voting’.
Sementara itu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan, KPU sudah siap menyelenggarakan pemilu.
”Saya pastikan KPU sudah sangat siap menyelenggarakan pemilu 2024. Nanti tanggal 14 Juni malam di kantor KPU akan di launching mulainya tahapan pemilu 2024. Insya Allah kita akan mengundang presiden dan pimpinan lembaga negara dan partai politik.(ar)
