Di tengah Bapak kami bercerita tentang “Kenapa Bukan Sunan Kalijaga saja yang jadi Sultan”, “Kenapa pendiri Jombang tidak duduk memimpin Jombang”, “Amanah Cincin dari Mbah Kholil Bangkalan”, “Aliran Pencak Silat Ki Tebuireng”, Kakak lagi-lagi mengejar soal rasa bersalah sebagai modal utama pada jiwa seorang pemimpin.
Karena di tengah kisah-kisah itu Bapak nyeletuk: Rakyat yang paling sial di suatu desa, atau yang paling celaka di suatu Negara, adalah kalau pemimpinnya tidak punya rasa bersalah.
“Apa ada pemimpin yang seperti itu”, Kakak nyeletuk.
“Kenapa tidak”, jawab Bapak, “Banyak faktor yang bisa menjadi sebab seorang pemimpin tak punya rasa bersalah”.
“Contohnya, Pak”.
“Banyak sekali. Umpamanya: orang menjadi pemimpin karena ambisi pribadi. Menjadi pemimpin karena karier. Menjadi pemimpin karena direkayasa oleh sindikat penjudi dan penjahat. Menjadi pemimpin untuk menumpuk kekayaan…”
“Kok mengerikan begitu”, kata Kakak.
“Ada juga karena ia memang tidak paham bahwa menjadi pemimpin adalah menjadi buruhnya rakyat. Sehingga ia tidak sungguh-sungguh dan tidak lengkap menguasai peta permasalahan yang ditanganinya, sehingga ia tidak punya ukuran untuk menilai apakah ia sedang melakukan kebenaran atau kesalahan”.
“Tapi benar atau salah kan tergantung pijakan pandangnya”, Kakak membantah, “Seorang Kepala Negara bisa merasa benar menurut kepentingan kekuasaannya, tapi bisa salah kalau dilihat dari kedaulatan rakyat atas kesejahteraannya”.
Bapak menjelaskan: “Justru yang saya maksud adalah pemimpin yang tidak mampu mengurai beda antara kepentingannya untuk melestarikan kekuasaannya, dengan hak-hak rakyat untuk mendapatkan keadilan”.
“Apa mungkin suatu bangsa atau rakyat memilih pemimpin yang tidak memiliki tata logika untuk memilah dua konteks itu, bahkan tidak menguasai peta permasalahan?”
“Kenapa tidak”.
“Apa sedemikian terbelakangnya rakyat Negara itu sehingga memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin?”
“Kalau rakyatnya memiliki hak pilih yang otentik, seharusnya hal itu tidak terjadi”, jawab Bapak, “tetapi kalau dalam demokrasi yang berlangsung rakyat tidak punya peluang untuk benar-benar memilih pemimpin dengan nurani dan perhitungan akal sehatnya, bisa saja yang terpilih adalah Presiden yang lebih parah dibanding yang kau tanyakan itu”.
“Kok bisa rakyat tidak punya peluang untuk memilih pemimpinnya?”
“Karena rakyat hanya dipilihkan oleh partai-partai politik. Ibarat pasar, ada beribu, bahkan berjuta makanan, tetapi partai politik hanya mengambil satu atau dua atau tiga makanan saja. Dan rakyat hanya punya peluang untuk memilih satu di antara dua atau tiga itu”.
“Apa partai politiknya sedemikian bodohnya sehingga memilihkan satu dua makanan busuk untuk dipilih oleh rakyatnya?”
“Tidak harus bodoh. Mungkin justru sangat pandai. Hanya saja kriteria yang mereka pakai bukan kualitas kepemimpinan. Calon pemimpin dipilih berdasarkan tawar-menawar harga, berdasarkan lalulintas keuangan. Mereka saling menghitung calon-calon mana saja yang paling bisa dipakai untuk mengeruk keuntungan. Bisa saja yang dipilih adalah boneka, patung atau berhala. Yang penting menguntungkan”.
“Kenapa rakyat mau memilih boneka, patung atau berhala untuk menjadi pemimpinnya?”
“Karena partai politik memperkenalkan calonnya dengan mendustakan kenyataannya. Calon pemimpin ditampilkan dengan pencitraan, pembohongan, dimake-up sedemikian rupa, dibesar-besarkan, dibaik-baikkan, diindah-indahkan, dihebat-hebatkan”.
“Itu bukan politik namanya, Pak, itu kriminal”.
“Memang bukan politik, melainkan perdagangan. Bukan demokrasi, melainkan perjudian. Memang bukan kepemimpinan, tapi talbis. Kalau dipaksakan untuk disebut demokrasi, ya itu namanya Demokrasi Talbis”
“Talbis itu apa to Pak?”
“Talbis adalah Iblis menemui Adam di sorga dengan kostum dan make up Malaikat, sehingga Adam menyangka ia adalah Malaikat. Maka Adam tertipu. Rakyat adalah korban talbis di berbagai lapisan. Mereka dibohongi sehingga menyangka bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin, padahal boneka. Boneka yang diberhalakan melalui pencitraan”.
“Apakah pemimpin yang demikian bisa berkuasa?”
“Yang benar-benar berkuasa adalah botoh-botoh yang membiayainya. Setiap langkahnya dikendalikan oleh para botoh. Setiap keputusannya sudah dipaket oleh penguasa modal. Ia tidak bisa mandiri, karena dikepung oleh kelompok-kelompok yang juga saling berebut demi melaksanakan kepentingan masing-masing”.
“Apa ia tidak merasa malu menjadi boneka?”
“Itu satu rangkaian: tidak merasa bersalah, tidak malu, tidak tahu diri, tak mengerti bahwa ia sedang menyakiti dan menyusahkan rakyatnya, tidak memahami posisinya di hati masyarakat, tidak punya cermin untuk melihat wajahnya”.
“Sampai separah itu, Pak?”
“Tidak punya konsep tentang martabat manusia, harga diri Bangsa dan marwah Negara. Hanya mengerti perdagangan linier dan sepenggal, tidak paham perniagaan panjang yang ada lipatan dan rangkaian putarannya. Tidak memahami tanah dan akar kedaulatan, pertumbuhan pohon kemandirian, dengan timeline matangnya bunga dan bebuahannya. Pemimpin yang demikian membawa bangsanya berlaku sebagai pengemis yang melamar ke Rentenir…”.
“Pemimpin yang seperti itu akhirnya pasti jatuh dan hancur”, kata Kakak.
“Belum tentu”, kata Bapak, “Jangan lupa bahwa kalau para botoh mampu mengangkat berhala ke kursi singgasana, berarti mereka juga menguasai seluruh perangkat dan modalnya untuk bikin apa saja semau mereka di Negara itu.”
“Juga selalu sangat banyak orang dan kelompok yang mencari keuntungan darinya, bahkan menggantungkan hidupnya. Sehingga mereka membela boneka itu mati-matian. Mereka selalu mengumumkan betapa baik dan hebatnya pemimpin yang mereka mendapatkan keuntungan darinya, sampai-sampai akhirnya mereka yakin sendiri bahwa ia benar-benar baik dan hebat. Uang, kekuasaan dan media, sanggup mengumumkan sorga sebagai neraka, dan meyakinkan neraka adalah sorga”. (Emha Ainun Najib)
Teks Foto: Emha Ainun Najib
