JAKARTA, Beritalima.com– Ambisi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun Ibu Kota Baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur lebih baik di urungkan.
Legislator Dapil II Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Minggu (26/4) malam menilai, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke selatan, Kota ‘Minyak’ Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut kacau dan tidak perlu dilanjutkan.
Seperti dikutip Tempo.co, jelas anggota Komisi V DPR RI membidangi infrastruktur dan transportasi tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawai dalam sebuah acara diskusi dengan pemimpin redaksi secara online, Kamis lalu mengatakan, selain anggaran infrastruktur dasar proyek Ibu Kota Baru, Kementerian PUPR juga mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya pembangunan Rumah Sakit Covid-19 di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan, salah satunya pembangunan RS Covid-19.
Pernyataan pembantu Presiden Jokowi di bidang keuangan ini berbeda jauh dibandingkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang menyebutkan tidak ada satupun kegiatan dalam anggaran infrastruktur untuk IKN Tahun Anggaran (TA) 2020 karena belum ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang IKN, sehingga belum ada pengalokasian.
Akibat ketidaksinkronan tersebut, lanjut Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB 2009-2014 ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menilai bahwa internal Pemerintah saja tidak kompak mengenai rencana pemindahan IKN. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan Pemerintahan Jokowi tidak siap dengan rencana yang sudah dikampanyekan besar-besaran tersebut.
“Jangan sampai rencana tersebut hanya dijadikan obyek pencitraan saja oleh Pemerintah yang seolah-olah mereka memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah itu, padahal sebenarnya anggarannya tidak pernah ada,” kata laki-laki kelahiran Lenek, NTB, 25 Februari 1974 tersebut.
Yang lebih penting, lanjut laki-laki berbintang Aquarius tersebut, Pemerintah Jokowi memang harus membatalkan rencana pemindahan IKN. Bila benar Pemerintahan Jokowi berpihak kepada rakyat, mereka harus fokus kepada penanganan Covid-19 termasuk dampak yang ditimpulkan terutama semakin sulitnya ekonomi rakyat terutama masyarakat kecil sebagai pekerja harian atau pedagang kecil.
Dikatakan Suryadi, dampak ekonomi yang ditanggung masyarakat kecil sangat luar biasa. Dampak ekonomi Covid-19 ini diperkirakan bakal sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya. “Pemerintah harus memiliki sense of crisis terhadap bencana yang sedang dialami Bangsa dan Negara Indonesia,” kata Suryadi.
Seperti berkali-kali diumumkan Presiden Jokowi, total anggaran untuk pembangunan IKN baru ini Rp 466 triliun. Sedikitnya, Rp 96 triliun diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibagi dalam beberapa tahap 2021 hingga 2024.
Itu artinya, kata Suryadi, setiap tahun ada dana sekitar Rp 25 triliun yang digunakan untuk pembangunan IKN padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang merosot dan masih mengalami pemulihan. Presiden Jokowi mengakui, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan. Menkeu Sri Mulyani memprediksi pada skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4 persen.
Padahal di saat kondisi normal saja, sebelum wabah wabah Covid-19 melanda Indonesia, kata Suryadi, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Bahkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman melalui perhitungan dari model yang dapat dipertanggungjawabkan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diperkirakan tidak akan memberikan pengaruh apa apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, terkait dengan adanya wabah Covid-19 ini, Fraksi PKS DPR RI berpendapat, Pemerintahan Jokowi seharusnya secara tegas membatalkan proyek pemindahan IKN untuk lebih memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat.
“Dana yang tadinya direncanakan sebagian diambil dari APBN, sebaiknya dialihkan untuk membantu jutaan rumah tangga kurang mampu dan stimulus buat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama masa pemulihan yang dipastikan bakal memakan waktu lama. Dana tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui pemberian stimulus tersebut,” demikian H Suryadi Jaya Purnama. (akhir)
