JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik fokus mengejartarget vaksinasi 90 persen populasi penduduk Indonesia. Jokowi harus memperioritaskan terlebih dahulu penanggulangan pandemi Covid-19 sebelum mengerjakan program lain yang tidak terlalu penting, termasuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Kelan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto kepada Beritalima.com di Kmplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10) petang menanggapi menanggapi Surat Presiden (Supres) kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara yang disampaikan Mensesneg Pratikno bersama Monoarfa kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani di Jakarta beberapa hari lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI berpendapat, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar sebaiknya Pemerintah tidak memaksakan kehendak membangun proyek IKN di Kalimantan Timur, apalagi dari sumber utang. Karena menurut Mulyanto IKN saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan sehingga, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.
“Sekarang ini kita harus fokus untuk mengejar target vaksinasi 90 persen populasi serta mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini,” kata Mulyanto.
Secara bertahap, lanjut Mulyanto, Pemerintah sebaiknya memulihkan industri pariwisata dengan tetap menerapkan prokes. Membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik, industri yang menyerap tenaga kerja tinggi. Termasuk industri kecil dan menengah.
Seharusnya pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan seperti itu yang diprioritaskan untuk digerakkan seiring dengan mulai bergeliatnya permintaan pasar (demand). Utang yang semakin menumpuk, yang pembayarannya diambil dari pajak rakyat, harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat recovery terkait kesehatan dan ekonomi rakyat.
“Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar legacy pemerintah. Karenanya, tidak usah mikir proyek yang seperti ini. Agar kita tidak salah fokus. Dalam konteks hari ini, tidak ada urgensi dan argumen yang kuat untuk menyegerakan pindah ibu kota ini,” kata wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Lagipula, lanjut Mulyanto, umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini. “Kita serahkan saja pada Pemerintahan yang akan datang agar dapat dilakukan pengkajian yang matang dan komprehensif, tidak grasa-grusu,” demikian Dr H Mulyato. (akhir)
