MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) 2018-2023, di Pendopo Muda Graha, Kamis 29 April 2021.
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, mengatakan, Musrenbang ini dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk mengoptimalisasi penyusunan dokumen P-RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023.
Kedua, sebagai sarana untuk mempertajam sekaligus mendapatkan masukan untuk lebih menfokuskan pada penjabaran visi misi pemerintah daerah 5 tahun ke depan, sebagaimana arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023.
“Kami berharap adanya masukan dan saran serta tanggapan dari stakeholder maupun unsur organisasi kemasyarakatan, sejauh mana P-RPJMD 2018-2023 ke depannya,” tutur Kurnia Aminulloh.
Sementara itu, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, mengatakan, RPJMD tahun 2018-2023, memang ada perubahan.
“Pertama karena Covid-19 yang menyebabkan kontradiksi kesehatan maupun ekonomi yang sangat luar biasa, dan perlu penanganan yang fokus sehingga nantinya ekonomi bisa terkendali dan visi misi tetap akan tercapai,” terang H. Ahmad Dawami.
Kemudian, lanjutnya, terjadinya perubahan nomenklatur dan modifikasi yang mungkin suatu keharusan dari pusat, dan harus dijalankan kesesuaiannya.
“Kita dalam perubahan ini tidak akan merubah visi misi Kabupaten Madiun, aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Tapi perubahan ini untuk menentukan fokus, bahwa RPJMD tahun 2018-2023 akan difokuskan untuk kesehatan, sosial safety dan juga pemulihan perekonomian,” tambahnya,
“Kepala Bappeda khan menjelaskan ada tujuh sebab, dan itu juga menjadi bagian yang harus disesuaikan. Ketika di Kabupaten Madiun ada Selingkar Wilis, itu merupakan bantuan yang luar biasa dari pusat dan kita juga harus menyesuaikannya,” tandasnya,
Menurutnya lagi, perubahan ini sudah pada akhir tahapan. “Mudah-mudahan semua bisa lancar apa yang di cita citakan Kabupaten Madiun bisa tercapai,” pungkasnya.
Diakhir kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara antara Pemkab Madiun dalam hal ini Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, dengan para stakeholder.
Untuk diketahui, dalam gelaran yang diselenggarakan secara virtual ini, sebelumnya diawali konsultasi publik yang dilakukan awal April, lalu. (Ben/Dibyo).
H. Ahmad Dawami (kanan), Kurnia Aminulloh (kiri) bawah.
