MADIUN, beritalima.com- Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mejayan dalam hal penanganan masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negera (Datun).
Kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman Bantara Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami dengan Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan, Nanik Kushartanti, di Graha Eka Kapti Puspem Mejayan, Selasa 2 November 2021.
Selain dengan Pemerintan Kabupaten Madiun, pada saat yang bersamaan, Nanik juga menandatangi kerjasama dengan Pemerintah Desa.
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, mengatakan, penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas serta komitmen Pemkab Madiun dengan Kejari untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
Kerjasama ini juga membantu pemerintah daerah dalam penanganan penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), termasuk upaya perlindungan dan penyelamatan aset pemerintah daerah.
“Setelah adanya nota kesepakatan ini, kami berharap tidak ada lagi ketakutan bagi pemerintah daerah dalam menyerap anggaran. Karena secara regulasi sudah jelas. Dalam kerjasama ini, sudah ditulis akan ada pendampingan dari Kejari untuk penyerapan anggaran sampai ke pemerintah desa,” terang H. Ahmad Dawami.
Sementara itu, Kepala Kejari Mejayan, Nanik Kushartanti, menyampaikan, siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada Pemkab Madiun terhadap permasalahan hukum agar dapat segera dicarikan solusi terbaik.
“Kami dengan senang hati akan memberikan pendampingan atau konsultasi tentang permasalahan hukum yang sekiranya kurang dipahami. Kami berharap nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama ini, segera dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan nyata dengan penuh kesungguhan,” harap Nanik.
Hadir dalam penandatanganan ini diantaranya Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, pimpinan OPD, Camat, serta beberapa Kasi dari Kejari Mejayan. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (kiri), Nanik (kanan) atas. H. Hari Wuryanto (kiri) bawah.
