MALANGKABUPATEN,beritalima.com– Pemerintah Kabupaten Malang komitmen memberi perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Komitmen itu dilambangkan Bupati Malang, Rendra Kresna, dengan menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja informal.
Kartu jaminan sosial itu diserahkan kepada perwakilan perangkat desa, perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3 KM), pada acara peringatan HUT KORPRI ke-45 di lapangan Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Malang, Rabu (30/11/2016).
Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Malang Sanusi, sejumlah pejabat tinggi di wilayah ini, serta diikuti seluruh anggota KORPRI dan tokoh masyarakat setempat.
Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Kepanjen, Yuvita Isnania, mengatakan, penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Bupati Malang ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Malang cukup komitmen dalam mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Bupati sangat menginginkan seluruh pekerja di wilayah kabupaten ini terlindungi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Yuvita di sela acara, Rabu (30/11/2016).
Diungkapkan, hingga sekarang masih banyak pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial. Dia sebutkan, dari 1.100 perusahaan yang ada di Kabupaten Malang baru 600 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang.
Dari 600 perusahaan itu jumlah pekerja yang didaftarkan sebanyak 45.566 tenaga kerja. Padahal jumlah pekerja formal di Kabupaten Malang di kisaran angka 75.000 tenaga kerja. Berarti, jumlah pekerja formal di Kabupaten Malang yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan masih sebanyak 29.434 tenaga kerja.
Itupun untuk pekerja formal. Untuk pekerja informal, menurut Yuvita, jumlah yang belum terlindungi jaminan sosial malah lebih banyak lagi. Karena itu, dengan dukungan Bupati Malang, Yuvita berharap para pekerja informal seperti petani, pedagang, sopir, tukang becak dan pekerja mandiri lainnya segera melindungi diri dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, di jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) telah diagendakan pada tahun 2017 nanti untuk bisa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
Sedangkan untuk perangkat desa yang memiliki anggaran sendiri, sudah melakukan pendaftaran terlebih dulu. Dia sebutkan contohnya, yakni perangkat Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, dengan dipimpin langsung oleh Teguh sebagai Kepala Desa sudah mendaftarkan semua perangkat desanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.
Selanjutnya, kelompok yang daftar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang adalah Kelompok Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kelompok ini,
meskipun masih melakukan pendaftaran mandiri, namun didukung Pemkab melalui Dinas Sosial yang akan dianggarkan Tahun 2017.
Ketua TKSK, Twiadi, mengaku tambah semangat kerja setelah terlindungi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. “Saya merasa terlindungi, sehingga kalau dinas kemana-mana sudah tidak perlu khawatir lagi,” ujarnya.
Demikian pula menurut Khozin, Ketua P3 KM, mengikuti program-program BPJS Ketenagakerjaan itu kebutuhan. Karena walau kerjanya berdagang, selama tidak terlindungi jaminan sosial selalu merasa dihantui resiko kecelakaan kerja.
“Karena itu, perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan itu sangat diperlukan sekali bagi pekerja. Sebab, kalau sudah terlindungi tidak perlu khawatir lagi bila sampai mengalami kecelakaan kerja atau meninggal,” kata Khozin.
Yuvita yakin, dengan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk ikut mensukseskan program negara dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kedepan masyarakat pekerja di Kabupaten Malang akan sejahtera serta tangguh dalam menjalankan pekerjaan, karena resiko kecelakaan kerja dan kematian sudah ada yang menanggung. (Ganefo)
Teks Foto: Bupati Malang, Rendra Kresna (kiri), dan Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Kepanjen, Yuvita Isnania, bersama perwakilan perangkat desa, TKSK, dan Ketua P3 KM, seusai serah terima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
(Ganefo)
