MADIUN, beritalima.com- Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers di gedung Diklat, Jalan Duku, Kota Madiun, Senin 14 Agustus 2017.
Acara dengan tema “Pastisipasi Masyarakat Dalam Memeriahkan Peringatan HUT RI Ke 72 Tahun 2017” ini, dibuka langsung oleh Wakil Walikota Madiun.
Dalam sambutannya dengan wawasan kebangsaan, Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, antara lain mengatakan, dari tahun ke tahun, bangsa Indonesia mudah goyah dan digoyahkan.
“Kita berjuang di dalam meraih kemerdekaan. Sama-sama kita ketahui, telah diperjuangkan yang namanya pergerakan kebangsaan. Mulai 1908 kemudian dengan Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya kemerdekaan 17 Agustus 1945. Belum genap lima tahun merdeka dengan semangat nasionalismenya, namun bangsa ini telah sepakat adanya satu negara yang tidak lagi beridiologikan Pancasila. Yaitu dengan lahirnya konstitusi Republik Indonesia Serikat,” kata H Sugeng Rismiyanto, mengawali sambutannya.
Namun, lanjutnya, tidak berjalan dan akhirnya lahirlah Undang-Undang Dasar Sementera tahun 1950 yang tidak juga bisa menyelesaikan masalah bangsa. Akhirnya kembali ke UUD 45 yang didalamnya ada ideologi Pancasila. Yaitu dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
“Sama-sama kita ketahui, ternyata bangsa ini tidak segera merenungkan arti sebuah perjuangan. Maka ada pergerakan G.30S/PKI. Yang sama-sama kita ketahui di dalam perjalanan ini, ternyata bangsa ini perang melawan bangsa kita sendiri. Ternyata benar, ada pepatah mengatakan yang repot itu kalau ada duri dalam daging sendiri. Ada sebuah sebutan, musuh terberat adalah musuh di dalam selimut. Dan musuh yang terberat lagi adalah diri kita sendiri,” tandasnya.
Sekda Kota Madiun, H. Maidi, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya tidak alergi oleh kritikan dari media. Asal kritikan itu sifatnya membangun demi kemajuan Kota Madiun. “Sifatnya (kritik) yang membangung dan pelayanan publik harus lebih baik,” kata H. Maidi.
Misalnya, lanjut Maidi, tentang APBN dalam APBD yang belum terserap. “Kenapa belum terserap? Tolong teman-teman pers, kalau di Kota Madiun serapannya sedikit lemot. Parsti ada ‘masalah’. Yang jadi kendala aturannya belum keluar, kemudian lelangnya diulang, lalu aturan baru tidak boleh dilaksanakan oleh OPD tertentu. Ini kesulitannya. Kalau dipaksakan, itu ada kebijakan awal penyelewengan, itu yang jadi masalah,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun, Subakri, mengatakan, tujuuan diselenggarakannya jumpa pers ini dalam rangka sinergitas antara Pemkot Madiun dengan insan pers dalam upaya mewujudkan Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera.
“Tujuannya, dalam rangka sinergisitas antara Pemkot dengan insan pers dalam upaya mewujudkan Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera,” kata Subakri.
Hadir dalam acara tersebut, selain wartawan yang bertugas di Kota Madiun, yakni kepala OPD, Camat, Lurah dan LPMK se-Kota Madiun. (Dibyo).
Foto: Dibyo/beritalima.com
