MADIUN, beritalima.com- Penanganan Covid-19 di Kota Madiun, Jawa Timur, sudah cukup baik. Terbukti dari rakor evaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (TGTPP) Covid-19 Kota Madiun, mulai penanganan kesehatan, pencegahan, sampai penyaluran bantuan, ditangani dengan baik.
Untuk itu, Walikota Madiun, H. Maidi, mengapresiasi kinerja TGTPP. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki tiga kasus Covid-19. Namun, ketiga kasus tersebut memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Pun, terindikasi kuat tertular saat berada di luar kota tersebut. Sebaliknya, di Kota Madiun cukup aman dari Covid-19. Hal itu tak terlepas dari kinerja tim kesehatan yang secara cepat melakukan penulusuran hingga langkah pencegahan sehingga tidak terjadi penularan di Kota Madiun.
‘’Kita punya tiga kasus positif. Tetapi ketiganya dari luar kota. Kalau (penanganan) ini tidak cepat, bisa saja menyebar di kota kita,’’ kata H. Maidi.
Selain itu, petugas dari bidang penindakan juga cukup baik dalam melakukan sosialisasi dan himbauan. Petugas nyaris setiap hari keliling untuk memastikan masyarakat melaksanakan protokol tetap (protap) kesehatan Covid-19. Tindakan yang diambil terukur. Tegas namun tetap humanis. Sayangnya, sejumlah masyarakat masih saja ada yang melanggar.
‘’Langkah-langkah ini terus kita lakukan untuk menjaga agar kasus tidak bertambah. Ini sudah cukup baik dan harus terus ditingkatkan,’’ ungkapnya.
Begitu juga terkait penyaluran bantuan. Seperti diketahui, terdapat sejumlah jenis bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah. Jumlahnya mencapai 43.749 penerima. Mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pusat, BPNT pusat perluasan, BPNT daerah, Bantuan Sosial Tunai (BST) pusat, BST provinsi, BNPT provinsi, dan Bantuan Sembako Pemerintah Kota Madiun. Itu belum termasuk masyarakat yang menerima bantuan hasil donasi masyarakat.
‘’Saat ini memang tak banyak keluhan terkait bantuan, tetapi tim saya perintahkan untuk mencari orang yang kesulitan bukan menghindar. Ini tugas. Untuk semua saja,’’ tegas walikota sembari menyebut bakal menindak oknum yang mempersulit bantuan tersebut.
Namun, walikota mengakui masih adanya data yang kurang valid. Itu tak terlepas karena sebagian data juga berasal dari pemerintah pusat. Padahal, data pemerintah pusat biasanya tak sesuai dengan di lapangan karena sudah adanya perubahan-perubahan.
‘’Ini terus kita evaluasi. Kalau ada yang tidak tepat akan kita coret untuk digantikan yang lain dalam penerimaan selanjutnya,’’ jelasnya. (Sumber: Diskominfo).
H. Maidi (kanan)
