PALEMBANG, beritaLima – Peringatan Hari hak asasi manusia (HAM)sedunia untuk tahun 2017 dilaksanakan di kota solo,peringatan HAM yang ke 69 di hadiri oleh Presiden RI dan mentri Hukum dan HAM (10/12).
Kota palembang kembali menerima penghargaan Kota peduli Hak Asasi manusia, penghargaan tersebut di berikan langsung oleh mentri Kemenkumham kepada pemkot palembang Melalui Asisten 1 Bidang pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat. Drs.H K. Sulaiman Amin M.Si.
Dengan diberikan penghargaan ini kota palembang harus lebih meningkatkan lagi menjadi kota yang peduli terhadap Hak asasi manusia,karena Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap Warna Negara Khususnya Masyarakat kota Palembang, Hal ini juga Salah satu Visi Misi pemkot Palembang untuk Mewujudkan Palembang Emas 2018, Sesuai Arahan Walikota Palembang Bpk H.Harnojoyo Bahwa masyarakat Kota palembang Berhak mendapatkan hak-hak penghidupan yang layak dan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari semua aspek kehidupan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kota palembang.” Ungkap sulaiman Amin.
Dalam kesempatan peringatan hari HAM. Yasonna Laoly. Mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM yang telah di amanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional ‘ini bisa dilihat hasil dialog Universal periodic Review (UPR) yang telah di laksanakan pada awal Mei.
Komitmen pemerintah lainnya adalah pelaksanaan rencana aksi Nasional Hak asasi Manusia (RANHAM),sebagimana diketahui indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai komitmen tinggi terhadap Melanjutkan RANHAM 2015-2019 yang sudahbmemasuki generasi ke -4.
RANHAM adalah paduan nasional dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM bagibmasyarakat Indonesia,untuk tahun 2017. aksi HAM didaerah hingga saat ini mencapai 52.26% dan di harapkan di akhit tahun inipemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan aksi HAM hingga msncapai 100%.jelas MenkumHam.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo, mengatakan kewajiban dan Tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, penegakan dan kemajuan HAM adalah tangung jawab pemerintah. namun kewajiban ini tentu saja bukan semata mata diemban oleh pemerintah pusat, melainkan melekat di semua jajaran pemerintah daerah,dasar pertimbangan antara lain karena faktor luasnya wilayah dan jenjang pemerintah serta birokrasi yang menyukitkan pemerintah pusat untuk menjagkau warga masyarakat secara langsung.
Dalam hal ini presiden meminta agar pemerintah daerah perlu terus berperan aktif dan turut serta mengembankan kewajiban , menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, karena pemerintah daerah secara vertikal lebih dekat dengan rakyat, maka tugas keseharian pemerintah Daerah dapat berdampak langsung bagi kondisi HAM yakni dapat menguatkan atau melemahkan pemenuhan HAM tersebut,”Tegas Jokowi.
Dalam kegiatan ini juga terdapat 351 dari 515 kabupaten/kota yang berpartisipasi dan menyampaikan data capaian terkait dengan pemenuhan HAM, dan 84 cukup peduli HAM salah satunya Kota Palembang.
(Nn)
