Bengkulu, beritalima.com – Tindak lanjut membenahi tingkat kinerja dan layanan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri Jakarta, 11 Januari lalu, Pendatanganan MoU juga dilaksanakan Sekda Kabupaten-Kota dan Kapolres Se-Provinsi Bengkulu, di aula salah satu hotel di Kota Bengkulu, Jum’at (25/01/2019).
Penandatanganan Mou yang dilanjutkan Rapat Sinergi Percepatan, Pengamanan dan Penegakan Hukum Penyaluran Bansos di Provinsi Bengkulu Tahun 2019, disaksikan Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto, Kapolda Bengkulu Brigjend Pol. Supratman, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI Naziarto, Kabiro Perencaan Sekjen Kemensos RI Adi Karyono dan Kadinsos Provinsi Bengkulu Iskandar ZO.
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI Naziarto mengatakan, apresiasi tinggi bagi Gubernur dan Kapolda Bengkulu, telah menindaklanjuti Mou antara Mensos RI dan Kapolri ini secara cepat dan sigap. Terlebih tindak lanjut aksi ini merupakan tercepat ke-2 Se-Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap kedepan dalam proses penyaluran bansos ini bisa cepat, tepat dan akurat dengan menitik beratkan kepada 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelas Naziarto.
Hal senada juga disampaikan Kapolda Bengkulu Brigjend Pol. Supratman. Menurutnya, realisasi MoU yang telah ditandatangani ini, pihaknya secara aktif tindak lanjut melalui seluruh Kapolres sampai kepada jajaran Babinkamtibmas.
“Jadi sekarang lebih tersistematis secara sistemnya, sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut terutama tepat sasaran, itu yang paling penting,” ungkap Brigjend Pol. Supratman.
Sementara itu, dikatakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto, terkait dengan MoU yang merupakan turunan dari MoU Mensos RI dan Kapolri ini, Pemprov Bengkulu berharap angka bansos bisa lebih dioptimalkan, mengingat tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu terbilang masih cukup tinggi.
Disamping itu, untuk optimalisasi penyaluran bansos 6T ini, para bupati dan walikota Se-Provinsi Bengkulu untuk memaksimalkan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut.
“Kami mohon kepada Bupati-Walikota untuk membantu dalam validasi data, karena ini sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan ini dan jangan sampai nanti yang menerima itu malah justru yang tidak seharusnya,” terang Gotri Suyanto. (red/mc)
