Pemprov Jatim Gelontorkan 257 Miliar Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM

  • Whatsapp
Gubernur Khofifah saat meninjau pasar murah di halaman Kantor Samsat Jember (beritalima.com/sugik)
Gubernur Khofifah saat meninjau pasar murah di halaman Kantor Samsat Jember (beritalima.com/sugik)

JEMBER, beritalima.com | Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 257 miliar, bagi penanganan dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disela-sela penyerahan bantuan mengatakan, dari ratusan miliar yang disiapkan Pemprov Jatim, diantaranya pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk Angkutan Kota (Angkot) dan Ojek Online (Ojol).

Bacaan Lainnya

“Selain Ojol terbesar di Surabaya, kita juga menyisir daerah-daerah, termasuk Jember,” kata Gubernur di halaman Kantor Samsat Jember, Minggu (18/9/2022).

Selain itu, Asistensi Penyandang Sosial Disabilitas (ASDP) berat, juga mendapat bantuan dari Pemprov Jatim.

Meskipun pada dasarnya sudah ada, Gubernur menegaskan, Pemprov tetap menambahkan 600 ribu untuk dua kali pencairan. Yakni bulan September dan November.

“Dengan harapan, keluarga yang merawat bisa tersupport oleh bantuan sosial ASPD ini,” tegas Khofifah.

Tidak hanya itu, para nelayan yang ada di sekitar Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, juga mendapat bagian bantuan dari Pemprov Jatim.

Disamping itu, juga para usaha mikro juga mendapat bantuan dari dampak inflasi dan kenaikan BBM.

“Jadi ada dua, untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro,” beber perempuan nomor satu di Jatim.

Kemudian, Gubernur menyatakan, keberadaan pasar murah di lima Bakorwil di Jawa Timur juga dilakukan.

“Dengan harapan, bisa memberikan referensi kepada seluruh pelaku usaha, kita bisa bersama-sama melakukan hal ini,” tuturnya.

Gubernur juga berharap, kepada BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Jember bisa melakukan secara continue.

“Operasi pasar juga akan digelar setiap hari Senin. Di Jawa Timur ada 25 pasar yang menjadi sampling BPS,” terangnya.

Adanya langkah tersebut, kiranya dapat memberikan stabilisasi kekuatan untuk daya beli masyarakat, akibat dampak potensi inflasi dan kenaikan BBM.

“Jadi harus ada sinergi semua pihak, baik Pemprov, Kabupaten atau Kota, BUMN maupun BUMD,” pungkasnya. (Sug)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait