Pemprov. Jatim akan melakukan kerjasama dengan Universitas Pertahanan RI (UPRI) dalam peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara di jajaran Pemprov. Menurut rencana, bidang-bidang yang dikerjasamakan meliputi manajemen konflik, manajemen bencana, dan penelitian.
Kepastian kerjasama Pemprov. Jatim-Universitas Pertahanan RI ini disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada saat menerima Rektor UPRI Let. Jend. I Wayan Midhio di Grahadi, Jl. Gubernur Suryo 7 Surabaya, Kamis (9/3)).
Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, jajaran ASN khususnya yang menangani kesatuan bangsa serta ketrentaman dan ketertiban harus memahami politik pertahanan dan keamanan, sebab tugasnya bukan hanya melakukan penertiban. Dalam penanganan pedagang kaki lima, misalnya, bukan hanya terkait kebersihan, tetapi ASN juga dituntut untuk memahami masalah-masalah berikutnya berikutnya yang timbul dari tindakan penertiban ini. Oleh karena itu, pendekatan partisipatoris merupakan langkah yang harus dedepankan oleh ASN, yang hal tsb merupakan bagian dari hankam di negeri ini, yang merupakan agregat dari provinsi-provinsi.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan Pemprov. Jatim telah melaksanakan cegah dini ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pembentukan tiga pilar yaitu kepala desa, bintara pembina desa, dan bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. “Ini sebuah rekayasa menciptakan keamanan dan pertahanan di Jatim yang awalnya dianggap sebagai gudangnya pembuat peledak,” ujar Pakde yang menjadikan rektor dan pendampingnya tersenyum.
Selain itu, lanjutnya, dua kali dalam setahun dilakukan pertemuan antara camat, kapolsek, dan danramil. Pertemuan tsb juga menghadirkan tiga pilar desa plus tokoh masyarakat dan tokoh agama, dengan total sekitar 2.550 orang. “Kreasi tersebut menjadikan terdeteksinya sejak dini pendatang baru yang aneh-aneh, misalnya, dari pakaian dan pemikirannya,” ujarnya. Diakuinya, format tersebut belum struktural tetapi telah memperoleh dukungan baik dari Kapolda Jatim maupun Pangdam V Brawijaya.
Ditambahkan, Pemprov. Jatim bekerjasama Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim telah melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) rata-rata setiap tahun antara 14-15 ribu, yabg saat ini secara keseluruhan tercatat sebanyak 104 buah rumah. Sementara itu, dengan Armatim telah terwujud 4.000 RTLH. Menurut Pakde Karwo, kegiatan tersebut juga mendukung sistem hankamrata, dimana tentara, polisi, dan masyarakat luas bersatu padu. Selain itu, nilai uang rp.6,5 juta/RTLH menjadi berkembang sebesar rp.10 juta lebih karena gotong-royong semua komponen bangsa ini.
Melting Pot Pertahanan
Sementara itu, Rektor Made menjelaskan UPRI yang didirikan pasca reformasi dimaksudkan untuk menyatukan sipil-militer, sehingga tidak ada lagi dikotomi sipil dan militer. “Universitas ini menjadi ‘melting pot’ antara kalangan sipil dan militer,” ucapnya.
Sejak didirikan 11 Maret 2009, UPRI memiliki 4 fakultas, yaitu strategi pertahanan, manajemen pertahanan, fakultas keamanan nasional, dan tehnologi persenjataan. Sementara, jumlah program studi tercatat sebanyaj 10 prodi, diantaranya manajemen bencana, resolusi konflik, dan cyber. Secara kelembagaan, UPRI berakreditasi A.
“Pada saat penandatangan di Jakarta nanti, kami mengharapkan Bp. Gubernur dapat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa UPRI,” harap rektor I Wayan Midhio, yang dalam kunjungan ini didampingi laksda Supartono, (**)
