JAKARTA, beritalima.com – Pemprov Jawa Timur terus berkomitmen memberikan kemudahan dalam bidang investasi. Salah satunya melalui layanan East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang diluncurkan akhir tahun lalu oleh Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan media usai mengikuti rapat kerja dengan Presiden RI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/01). Topik raker adalah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini, program EJISC sendiri berbentuk dashboard investasi berbasis web yang berisi informasi dan data all in one yang dibutuhkan investor yang tertarik berinvestasi di Jatim. “Melalui EJISC ini, para calon investor maupun investor yang akan mengembangkan usahanya dapat segera menentukan investasinya dengan cepat dan tepat karena informasinya lengkap,” katanya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memberikan kemudahan perizinan yang terpusat melalui Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang ada di BPM Jatim. Semua proses ini sendiri sudah melalui sistem online dan paperless. “Lamanya proses perizinan juga mulai dari 15 menit sampai paling lama 11 hari untuk Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN dan 17 hari untuk Penanaman Modal Asing/PMA,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Kemudahan berinvestasi ini membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan sebagai peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.
Ditambahkannya, hingga Triwulan III Tahun 2017, nilai realisasi PMA di Jatim sebesar 14,79 triliun rupiah, PMDN Fasilitas sebesar 36,81 triliun rupiah dan PMDN Non Fasilitas sebesar 52,80 triliun rupiah. Tahun ini, Pakde Karwo menargetkan investasi yang masuk di Jatim sebesar 167 triliun rupiah baik dari sektor makanan dan minuman, tembakau dan tambang.
Efektif dan Efisien Perijinan
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti raker menjelaskan, salah satu yang disampaikan Presiden Jokowi adalah agar pemerintah pusat dan daerah untuk harus semakin efektif dan efisien mempercepat reformasi apapun termasuk perizinan. Langkah ini dilakukan agar ada sinergi dan konektifitas antara pusat dan daerah sehingga penguatan otonomi akan muncul.
“Indonesia centris yang dibangun Pak Jokowi ujungnya adalah penguatan otonomi daerah. Makanya daerah harus cepat merespon apa yang jadi sikap pusat, toh tujuannya meningkatkan kesejahteraan daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” katanya.
Rapat kerja ini diikuti beberapa menteri seperti Menko Bidang Perekonomian, Mensesneg, Menteri Keuangan, dan Mendagri. Juga seluruh Gubernur se-Indonesia dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia. (rr)
