PADANG, beritaLima — Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melaksanakan acara Penganugrahan Pemeringkatan Badan Publik Se-Sumatera Barat Tahun 2016 di Padang, Kamis (08/09/16).Acara ini dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, Gubernur Irwan Prayitno, Wagub Nasrul Abit, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Evi Trisulo, Forkopimda Sumbar , Komisi Informasi dari Lampung, Riau, Sumatera Utara, Bupati/ Walikota, Pimpinan PTN/PTS dan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam kesempatan itu mengucapkan bahwa penilaian ini tentu objektif dan memotifasi kita untuk melakukan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi merupakan hak dari masyarakat, maka wajarlah masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran yang digunakan badan publik", ucap Irwan Prayitno. Gubernur berpesan agar bekerjalah sesuai dengan prosedur dan ikut aturan, agar masyarakat dapat menilai dengan baik.
Gubernur Sumatera Barat menjelaskan bahwa di era keterbukaan informasi publik ini tentu informasi mesti disampaikan kepada masyarakat, namun perlu dipahami dan di maklumi ada beberapa informasi yang tidak perlu publikasikan, dan para wartawan mesti memaklumi itu.
Mengenai dana nagari, ini sangat dekat dengan masyarakat dan mesti transparan dan terbuka, kepada Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diharapkan ikut memberikan perhatian dalam memajukan pembangunan di Nagari. Di Sumbar Nagari merupakan garda pembanguanan yang terdepan, untuk itu harap ditambah anggaran dana nagari, dan jangan sampai dipotong seperti APBN ucap Irwan Prayitno.
Ketua Komisi Informasi Sumtera Barat Syamsurizal mengatakan tahun ini merupakan kegiatan penganugrahan yang ke-2 dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat dengan tema yang diangkat adalah mendorong transparansi dana nagari/desa.
Untuk itu kita mengundang Bapak Menteri Desa PDT hadir dalam acara ini, ucap Syamsurizal. Penganugrahan pada tahun lalu dilakukan dalam 5 kategori yakni SKPD, Pemerintah Kab/Kota, PTN/PTS, Parpol, dan BUMD/BUMD. Dan pada tahun ini kita tambah 2 kategori lagi yakni Lembaga Vertikal, dan Desa/Nagari Terdapat penurunan badan publik dalam memberikan keterbukaan informasi publik, hal ini tercermin dari rendahnya pengenbalian kuisioner yang diberikan oleh KI Sumatera Barat.
Pada tahun 2014 kami dikirim 149 kuisioner yang kembali 83, dan pada tahun ini kami beri 303 kuisioner yang kembali 131. meskipun jumlah bertambah tapi secara persentase terdapat penurunan, ucap Syamsurizal.
Sebagian besar badan publik yang masih mengabaikan adalah institusi di dunia pendidikan. Kami berharap, pimpinan SKPD dapat mengevaluasi masukan yang KI berikan, karna ini keterbukaan informasi publik berlandaskan kepada UU, tambah Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat.
Tahun depan akan diadakan dengan tema mendorong transparansi dunia pendidikan, ucap Syamsurizal.
Pemenang Kategori dalam Keterbukaan Informasi :
Pemerintah Kab/Kota
1. Kab Dharmasraya
2. Kab Padang Pariaman
3. Kota Payakumbuh
SKPD Provinsi
1. DPKD
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Peternakan
Instansi Vertikal
1. KPU Sumatera Barat
2. PTUN Padang
3. BPS Sumatera Barat
Nagari
1. Sungai Duo Dharmasraya
2. Lubuk Pandan  Padang Pariaman
3. Sungayang Tanah datar
BUMD/BUMD
1. PT Semen Padang
2. Pdam Kota Padang Panjang
3. Pdam Kota Payakumbuh
PTN/PTS
1. Unand
2. Diniyah Putri Padang Panjang
3. PGRI Sumatera Barat
Parpol
1. Nasdem Sumbar
2. PDIP Sumbar
3. PKB Sumbar
(rel/rki)
