Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut GMKI, Airlangga Hartanto sebagai Ketua Komite dan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) telah gagal menjalankan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo berdasarkan Perpres Nomor 82/2020 yang diubah menjadi Perpres No. 108/2020.
“Airlangga Hartanto dan Erick Thohir tidak mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional dalam penanganan Covid-19, padahal anggaran negara yang habis telah mencapai Rp 1.035,25 triliun pada tahun 2020 dan Rp 744,75 triliun pada tahun 2021,” kata Jefri Gultom, Ketua Umum PP GMKI.
Menurut Jefri, meningkatnya angka penyebaran Covid-19 dan menurunnya kepercayaan publik beberapa bulan terakhir merupakan akumulasi dari gagalnya Airlangga Hartanto dan Erick Thohir dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penanganan Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah.
Data LSI menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 sejak September 2020 hingga Juni 2021 terus menurun. Pada September 2020, tingkat kepercayaan publik berada di angka 60,6 persen, lalu pada November 2020 sebesar 60 persen.
Penurunan tingkat kepercayaan terus terjadi hingga pada Februari sebesar 56,5 persen dan Juni 2021 tingkat kepercayaan merosot hingga 43 persen.
“Dapat kita lihat, sejak keduanya ditugaskan dalam KPCPEN tahun 2020 lalu, tidak ada gebrakan yang dilakukan oleh Airlangga Hartanto dan Erick Thohir, malahan angka penyebaran Covid-19 meningkat,” ujar Jefri.
GMKI menilai ada lima variabel yang menjadi kegagalan Airlangga Hartanto dan Erick Thohir sebagai Ketua Komite dan Ketua Tim Pelaksana Penanganan Covid-19 berkaitan dengan tugasnya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebijakan strategis serta pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan Covid-19.
Pertama, jumlah kematian kasus Covid-19 masih tinggi yang disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment). Pelaksanaan 3T rendah, tidak terlepas dari mahalnya biaya tes PCR, terbatasnya produksi dan distribusi obat-obatan, dan oksigen serta rendahnya okupansi bed. Selain itu, masih ada insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Malahan harga PCR selama setahun ini sangat mahal, dan dibiarkan saja oleh Airlangga Hartanto dan Erick Thohir. Untung saja Presiden Jokowi menegur harga PCR yang tinggi. Begitu juga dengan produksi dan distribusi obat-obatan dimonopoli oleh BUMN dan industri farmasi besar, terindikasi Erick Thohir juga mengetahui dan membiarkan terjadinya monopoli ini,” lanjut Jefri.
Kedua, herd immunity sangat lambat dan berpotensi gagal. Hal ini terjadi akibat rendahnya vaksinasi. Jumlah vaksinasi kedua di Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2021 baru mencapai 32.046.224. Jumlah ini masih jauh dari target yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo yakni 208.265.720 vaksin atau masih 15,38 persen.
“Vaksin dan juga beberapa obat-obatan terapi Covid-19 diproduksi dan didistribusikan oleh BUMN Farmasi. Kemudian apa yang dilakukan oleh kedua Menteri ini untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi dan distribusi obat-obatan? Justru peranan itu dilakukan oleh Polri, TNI, dan BIN,” kata Jefri.
Ketiga, kemiskinan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2021 persentase penduduk miskin sebesar 10,14 persen atau sebesar 27,54 juta orang, meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020 atau sebanyak 1,12 juta orang.
Angka pengangguran terus meningkat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021 dibandingkan tahun lalu sebesar 6,93 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 1,82 juta orang. Diproyeksikan pada September 2021, akan mengalami peningkatan kembali sebanyak 1-1.5 juta orang.
Selain itu, UMKM tumbang pada saat pandemi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dirilis pada Maret 2021, hanya 12,5 persen UMKM yang cukup kebal dari pandemi Covid-19, 87,5 persen sisanya semua terdampak serta 15,6 persen UMKM terancam bangkrut.
“Bahkan saat ini, ketika penyebaran Covid-19 di Jawa Bali sudah menurun, sebaliknya, angka penyebaran Covid-19 di luar Jawa Bali yang penanganannya adalah tanggung jawab Menko Perekonomian justru meningkat. Yang disayangkan, billboard dengan wajah Airlangga Hartanto tersebar masif di sejumlah provinsi di Indonesia,” ucapnya.
Keempat, jaringan pengaman sosial tidak tepat sasaran. Validasi data JPS Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Dari temuan BPKP tahun 2020, ada sekitar 3.877.965 Data NIK penerima bansos tidak valid. Temuan lainnya tercatat 41.985 di duplikasi data KPM dengan NIK yang sama. Sementara dari temuan BPK, tercatat 10.992.479 data NIK tidak valid dan 16.373.682 kartu keluarga tidak valid.
Kelima, 90 persen BUMN ambruk saat pandemi. Ambruknya kinerja, membuat laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 triliun sepanjang tahun 2020. Selain itu, beberapa BUMN seperti BUMN karya dan Garuda terlilit resiko utang. Dalam kondisi ekonomi jatuh, Erick Thohir justru meminta PMN 2020-2021 sebesar Rp 65,5 triliun yang akan membebankan keuangan negara.
“Dampaknya, kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi mencapai titik terendah. Hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepercayaan publik menurun dari 60,6 persen pada bulan September 2020 menjadi 43 persen pada bulan Juni 2021. Sementara sebaliknya, hasil survei bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa Menteri BUMN menjadi salah satu menteri yang dianggap paling memuaskan kinerjanya dalam masa pandemi,” lanjutnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menjadi menteri kedua yang dinilai paling memuaskan kerjanya oleh masyarakat dengan 54,2 persen.
“Terlihat bahwa Airlangga Hartanto dan Erick Thohir hanya fokus kepada kepentingan personal brandingnya saja, sementara amanah yang ditugaskan oleh Pak Jokowi tidak dijalankan. Demi keselamatan rakyat, kami meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Airlangga Hartanto dan Erick Thohir karena tidak menjalankan visi Presiden dan gagal melakukan tanggungjawab mereka,” pungkas Jefri. (red)
