BANDA ACEH, Beritalima – Zahrul, S.H secara aklamasi terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden Partai Atjeh Hijau (PAH) periode 2017-2022 dalam “Duek Pakat Raya” (Kongres -I) PAH yang berlangsung di Aula Hotel Lading, Senin (22/5/2017). Advokat muda ini didukung oleh peserta Kongres PAH dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Kongres PAH Gemal Bakri, pemilihan dan penetapan presiden definitif merupakan salah satu dari rangkaian agenda kongres perdana Parlok berideologi hijau ini. “Sebelumnya kita sudah menyepakati AD/ART, platform politik, dan roadmap PAH menuju Pemilu 2019.Rabu,24-05-2017.
“Selain itu, kongres juga telah memilih dan menetapkan Majelis Peutuha (Majelis Pertimbangan Partai) PAH yang berjumlah tiga orang yakni Juli Ermiansyah Putra, Sri Wahyuni, dan M Shalahuddin. Dengan masa kerja lima tahun, Majelis Peutua PAH ini berfungsi sama seperti majelis pertimbangan partai pada umumnya.”
Selanjutnya, sambung Gemal, amanah kongres yakni menyelenggarakan ‘Duek Pakat Daerah/ Kongres Daerah’ di 23 kabupaten/kota dalam waktu dekat. “Produknya adalah struktur kepengurusan DPD PAH, serta roadmap yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.”
Sementara itu, Presiden PAH terpilih Zahrul mengungkapkan, kepercayaan peserta kongres yang memilihnya sebagai presiden Parlok yang dideklarasikan pada 5 Juni 2013 ini, merupakan kepercayaan sekaligus tantangan untuk membawa Parlok termuda ini sukses di masa mendatang.
Ia menambahkan, akan bekerja keras untuk memenuhi amanah Kongres PAH yang menargetkan 23 Kursi DPRK dan 1 Kursi DPRA pada Pemilu Legislatif 2019. “Dengan dukungan Asia Pasific Green Federation dan Global Green, serta dukungan rakyat Aceh pada khususnya, hendaknya PAH dapat mewarnai Pileg 2019 dan Parlemen di Aceh pada masa-masa mendatang.”
PAH, tambah Zahrul, telah merumuskan beberapa kebijakan politik dalam kongres ke-I mereka antara lain, mewujudkan kedaulatan rakyat atas pemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh, pemerintahan adat/ Mukim yang berdaulat.
“Salah satu kebijakan politik PAH lainnya yaitu mewujudkan dan memastikan para wajib zakat di Aceh untuk menunaikan kewajibannya. Hal ini mengingat, Zakat adalah konsep Tuhan untuk urusan pemenuhan kebutuhan beberapa golongan manusia dan bentuk tanggung jawab antar sesama. Kami sadar, Zakat harus menjadi solusi penyelesaian sejumlah persoalan kehidupan. Dan ini akan berhasil jika kita berhasil mengajak seluruh wajib zakat mau melaksanakan kewajibannya”
Kata Zahrul, sebagai salah satu anggota jaringan partai hijau di Asia Pasific dan dunia, PAH memiliki kesempatan untuk membangun partai dan gerakan politik berhaluan hijau di Aceh guna partisipasi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Partai hijau di berbagai negara di Eropa dan benua Amerika, mengalami perkembangan cukup baik. PAH dipastikan akan mendapat dukungan peningkatan kapasitas gerakan politik dari semua anggota jaringan partai hijau di dunia. Komitmen beberapa partai hijau di dunia seperti Partai Hijau Amerika, Jerman, Inggris, Australia untuk membantu perjuangan PAH, telah disampaikan langsung kepada kepada saya dalam pertemuan para pimpinan partai hijau di acara Kongres Global Greens pada akhir Maret lalu di Liverpool, Inggris”.
Melalui Konselor APGF Rikiya Adachi yang hadir di acara kongres, PAH juga diharapkan mampu menjadi model dunia untuk gerakan politik hijau bercirikan islami, mengingat Aceh adalah daerah dengan status Syariat Islam. Jika ini berhasil dikembangkan di Aceh, maka PAH akan menjadi contoh untuk pertumbuhan dan perkembangan partai hijau di berbagai negara berpenduduk muslim mayoritas seperti di kawasan Timur Tengah.
Presiden PAH juga mengajak rakyat Aceh, khususnya anak muda untuk dapat bergabung ke partai ini. Menurutnya, partai hijau adalah partai politik yang sedang memiliki perkembangan terbaik di dunia saat ini,’’(Aa79)
