KUPANG, beritalima.com – “ Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada 5 September 2018, kami bertekad mempercepat pembangunan mengejar ketertinggalan, yaitu dengan menjabarkan visi dan misi kami ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023. Dan atas kerjasama kemitraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur, RPJMD NTT 2018 – 2023 telah disetujui melalui rapat paripurna DPRD NTT pada 14 Desember 2018”, kata Gubernur Viktor Laiskodat dalam pidatonya di rapat paripurna istimewa DPRD NTT, Kamis (20/12).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno adalah merupakan rangkaian dari puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) provinsi ke – 60 provinsi Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 2018, yang dihadiri Mendagri Tjahyo Kumolo, Presiden Regiao Administrative Especial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) dan Zona Especial Ekonomi Sosial Mercado Timor-Leste (ZEEEM-TL), Dr. Mari Bin Amude Alkatiri, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, Saleh Husin, Anggota DPR RI asal NTT, anggota DPD RI asal NTT, mantan wakil gubernur, bupati dan wali kota se-NTT, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT.
Dikatakan Gubernur Viktor, penetapan RPJMD ini adalah tercepat dari 9 provinsi yang gubernur terpilihnya dilantik pada 5 September 2018 lalu. “ Kita menyelesaikan dokumen RPJMD hanya tiga bulan dari waktu enam bulan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD NTT 2018 – 2023 merupakan haluan pembangunan NTT yang berisi arah kebijakan baru pembangunan NTT yang mendeklarasikan suatu lompatan besar dan cepat, mengingat ketertinggalan kita terlampau jauh”, katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera, kami mendesain lima misi pembangunan NTT, yaitu pertama, pembangunan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi NTT dengan mengandalkan potensi NTT sebagai ring of beauty. Untuk pertama kalinya, kita meletakkan pariwisata sebagai kunci pembangunan NTT. Hal ini sesungguhnya relevan dengan kecenderungan ekonomi global dan nasional, dimana pariwisata telah menjadi penyumbang signifikan dalam Product Domestic Bruto (PDB), pendapatan per kapita dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan pariwisata ke depan selain mempromosi dan meningkatkan kapasitas destinasi yang telah ada, dibangun pula destinasi-destinasi baru yang berstandar dunia.
Demi terwujudnya pariwisata sebagai basis ekonomi NTT, kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk kerjasama pengelolaan Kawasan Taman Nasional Komodo. Komodo harus menjadi milik rakyat NTT dan kita harus bertanggung-jawab melestarikannya dan mengambil manfaat ekonomi yang pantas. Kami mengusulkan agar setiap wisatawan mancanegara yang ingin ke Pulau Komodo yang cantik dan unik itu harus membayar harga yang layak. Kita harus siap menjadi provinsi pariwisata, karena pembangunan pariwisata yang kita lakukan terutama berbasis pada masyarakat. “ Saya mengajak semua komponen masyarakat yang terkait dengan pariwisata untuk terus belajar memperlihatkan perilaku yang bersahabat dan profesional dalam melayani para wisatawan mancanegara dan nusantara, terutama peningkatan kesadaran lingkungan dengan disiplin mengelola sampah”, ujarnya.
Selanjutnya dia mengatakan, misi ketiga, yaitu pembangunan kualitas sumberdaya manusia pada bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai standar pelayanan minimal 100 persen. Standar pelayanan kesehatan dasar yang merata diupayakan dengan fokus pada percepatan penyelesaian masalah kurang gizi serta stunting untuk menciptakan generasi cerdas.
Sementara itu, penataan pengelolaan pendidikan difokuskan pada pemenuhan standar mutu dan akses Pendidikan. Peranan guru sangat strategis, karena itu kesejahteraan guru menjadi perhatian utama dengan program pemberian bantuan tunjangan bagi seluruh guru-guru yayasan dan komite pada sekolah menengah dan luar biasa di NTT.
Pada kesempatan ini saya tegaskan ulang bahwa kita tidak main-main dengan moratorium dengan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT, sebab sampai akhir tahun 2018 sudah 101 jenazah PMI dipulangkan. Ini masalah kemanusiaan yang harus cepat direspons dan dicari solusi. Dalam konteks moratorium PMI, kita telah menyusun skema regulasi untuk menata ulang sistem rekrut dengan fokus pada program penyiapan mutu PMI melalui balai latihan kerja. Dalam jangka panjang kita mempersiapkan tenaga kerja madya untuk mengisi segmen pasar tenaga kerja terdidik di luar negeri seperti perawat, bidan dan pekerja sosial.
Misi keempat. Sebagai daerah kepulauan, infrastruktur berperan untuk meningkatkan konektivitas antar-daerah serta mendukung pembangunan sektor-sektor strategis lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada percepatan pembangunan jalan provinsi, penyediaan air bersih dan irigasi, pembangunan perumahan layak huni, pengadaan listrik dan energi terbarukan serta pembangunan pelabuhan laut dan udara. Khusus pembangunan rumah layak huni bagi rakyat dipercepat melalui pola kerjasama secara partisipatif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan TNI/Polri. Kita sementara mengkaji untuk mengimplementasi sistem pengadaan secara terkonsolidasi dengan tingkat efisiensi 40-50 persen.
Misi kelima adalah reformasi birokrasi sebagai unsur pendukung untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan. Reformasi birokrasi diprioritas pada program penataan struktur melalui kebijakan perampingan struktur birokrasi, perubahan mental dan profesionalisme, peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pembangunan karier aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan sistem merit dengan memperluas karier pada jabatan fungsional. Reformasi birokrasi dilakukan seirama dengan perkembangan revolusi industri keempat dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yaitu program digitalisasi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, terutama pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk meningkatkan investasi dan perbaikan iklim usaha bagi rakyat serta digitalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya perlu tegaskan, bahwa birokrasi tidak boleh menjadi sumber masalah, tetapi harus menjadi sumber solusi bagi pembangunan NTT.
Pada level nasional, lanjut Viktor, telah dilakukan berbagai kerjasama dengan pemerintah nasional, yaitu dengan menyelaraskan RPJMD dengan program-program prioritas nasional dan juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Permohonan agar Taman Nasional Komodo dikelola secara bersama untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan telah mendapat tanggapan positif. Demikian pula, atas bantuan Menteri Dalam Negeri, NTT telah mendapat prioritas untuk masuk dalam sistem aplikasi nasional berkaitan dengan digitalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor.
Dalam pembangunan kerjasama internasional, sesuai posisi geopolitik dan geoekonomi NTT, kami telah merintis kerjasama dengan Negara Timor Leste untuk memastikan terjalinnya hubungan dagang dengan NTT, terutama perdagangan bebas di perbatasan bagi kedua negara. Kunjungan ke Oekusi pada 10 Desember 2018 merupakan pertemuan perdana dan mendapat sambutan yang bersahabat sebagai saudara dari dua negara yang hidup dalam satu akar budaya. Kehadiran Bapak Mari Alkatiri hari ini telah menegaskan komitmen yang kuat untuk keberlanjutan kerjasama. Dengan dukungan Bapak Presiden, kami percaya NTT dapat memainkan peranan yang strategis dan dinamis dalam perdagangan selatan-selatan sehingga NTT memperoleh akses yang semakin luas dalam jaringan perdagangan internasional di kawasan Pasifik. (L. Ng. Mbuhang)
