JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agustus 2021.
Sedikit berbeda dengan PPKM Darurat Pulau Jawa – Bali sebelumnya, perpanjangan kali ini diperluas untuk seluruh daerah di tanah air. Hanya saja PPKM diberi kelonggaran pada pasar tradisional, warung makan dan lainnya.
Perpanjangan PPKM, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga, mengindikadikan pemerintahan Jokowi inkonsisten. Pada satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, tetapi pada sisi lain tetap memperpanjang PPKM.
Seharusnya, kata pria yang akrab disapa Jamil ini ketika bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Senin (26/7) pagi, bila memang sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang.
Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM.
“Dengan memperpanjang PPKM menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif,” kata Jamil.
Masalah kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang lebih efektif.
Evaluasi juga difokuskan pada koordintor PPKM. Sebab, sebagus apa pun kebijakan yang diambil tetapi bila koordinatornya tidak dipercaya (trust), sebagian masyarakat akan sulit mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah.
Soalnya, salah satu penyebab banyak warga tidak mengikuti kebijakan PPKM karena masalah trust kepada Pemerintah, termasuk terhadap Jokowi. “Hal ini sudah berulang diungkap tetapi Presiden Jokowi tetap saja mempercayakan koordinator PPKM kepada Luhut Binsar Panjaitan,” kata Jamil.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta ini mengatakan, perpanjangan PPKM dikhawatirkan tidak akan membawa dampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19, kalau masalah trust masyarakat ini tidak diatasi Jokowi.
“Sebagian masyarakat akan tetap sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil.
Bahkan tak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin menukik tajam.
Apalagi belakangan ini sudah banyak muncul masyarakat di berbagai daerah yang menaikkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas kebijakan Pemerintah yang tidak pro rakyat. Buktinya, bantuan yang dijanjikan Jokowi untuk mesyarakat tidak kunjung diterima warga yang berhak mendapatkannya.
Kalau ini yang terjadi, lanjut bapak dua putra tersebut, perpanjangan PPKM dihawatirkan tidak akan menurunkan kasus Covid-19 secara siginifikan.
“Karena itu, saatnya Luhut Binsar Panjaitan ditepikan dari penanganan Covid-19.”
Jokowi sebagai panglima, sudah saatnya mengambil tongkat komando dalam memimpin PPKM. Tidak seperti selama ini, menyerahkan tugas yang seharusnya di pundak Jokowi diserahkan kepada para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju (KIM).
“Kepercayaan masyarakat kembali pulih bila Presiden Jokowi yang jadi komando PPKM.
Bila tidak, janganlah Jokowi mimpi kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan yang dia pimpin pulih, yang terjadi malah sebaliknya. Itu jelas berbahaya termasuk buat posisi yang saat ini disanang Jokowi,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga
. (akhir)
