JAKARTA, Beritalima.com– Walau Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Demokrat mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno (Prabwo-Sandi) pada pemilihan umum (pemilu) serentak 17 April lalu, tetapi tampaknya kini berada di pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, tampaknya PAN dan Demokrat berusaha merapat ke kubu nomor urut 01, Jokowi-Amin.
“Tampaknya demikian. Itu kelihatan dari sikap dari Partai Demokrat dan PAN. Apalagi, usai pemilu Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan serta Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Jokowi di Istana Negara beberapa hari lalu,” kata Adi akhir pekan ini.
Diakui Adi, memang langkah PAN dan Partai Demokrat tidak secara terang-terangan. Namun, dalam komunikasi politik yang telah dibangun kedua parpol tersebut menunjukkan, keduanya mendukung pasangan nomor urut 01.
Bahkan, lanjut Adi, AHY sudah empat kali bertemu dengan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan AHY saat lebaran kali ini, AHY belum bersilaturahmi dengan Prabowo. Begitu juga Zulkifli Hasan sudah dua berkomunikasi dengan Jokowi.
“Dalam pelaksanaan pilpres, parpol tidak ada ikatan khusus berkoalisi seumur hidup. Usai pilpres parpol bisa membangun komunikasi politik dengan siapapun, termasuk PAN dan Demokrat yang berkomunikasi dengan 01. Jadi, keluar dari koalisi tidak perlu ada deklarasi,” kata Adi.
Keyakinan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal keluar dari koalisi Prabowo-Sandi mengingat beberapa hari ini hubungan Gerindra dengan Demokrat semakin memanas.
Bahkan, politikus Demokrat yang sering berada di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean sudah jelas-jelas tidak lagi mendukung Prabowo-Sandi.
Namun, berbeda halnya dengan Gerindra dan PKS yang tetap solid berada di oposisi bila gugatannya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau gugatan Prabowo-Sandi kalah di MK, PAN dan Demokrat akan menawarkan diri siap berada di pemerintahan manakala dibutuhkan.
“Namun, beda halnya dengan Gerindra dan PKS yang tetap berada di oposisi. Gerindra dan PKS jelas tidak ingin Jokowi kembali menjadi presiden,” demikian Adi Prayitno. (akhir)
