JAKARTA, Beritalima.com– Wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dijadwalkan Pebruari 2024 diundur menjadi 2027 harus distop, karena tidak ada argumentasi yang dapat mendukung pesta demokrasi sekali dalam lima tahun tersebut.
Alasan pengunduran Pilpres karena pandemi Covid-19, ungkap pengamat komunikasi Esa Unggul Jakarta tersebut kepada Beritalima di Jakarta, Rabu (18/8) petang sangat tidak logis. Sebab, Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) menyerang Inonesia.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat maupun Wakil Ketua Komisi II DPR RI membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Saan Mustofa juga sudah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengundurkan waktu pelaksanaan Pilpres 2024 dari jadwal yang sudah ditetapkan.
KPU Pusat, jelas mantan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fikom IISIP) Jakarta tersebut, masih tetap menggelar Pilpres sesuai yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pada masa sidang periode lalu.
Melalui Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional. Di mana, waktunya masih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Tidak ada wacana itu (pengunduran jadwal Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional),” ujar Saan kepada wartawan, Selasa (17/8).
Karena itu, lanjut pria ysng akrab disapa Jamil itu, wacana pengunduran Pilpres sengaja dihembuskan pihak-pihak tertentu. Mereka menikmati kekuasaan saat ini sehingga berupaya memperlama kekuasaan dengan menyodorkan berbagai argumentasi.
“Ambisi kelompok ini harus dicegah. Kelompok pro demokrasi harus bersatu menggagalkan ambisi mereka,” kata Jamil.
Sementara itu ekonom senior, Rizal Ramli menanggapi soal isu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur ke 2027 yang kini menjadi perbincangan publik. Rizal mengaku tak habis pikir dengan munculnya isu Pilpres diundur hingga 3 tahun ke depan tersebut.
Menurut dia, isu itu menunjukan bahwa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tidak tahu diri. “Rezim BuzzerRp koplak ini benar-benar tidak tahu diri,” ujar Rizal Ramli, Rabu 18 Agustus 2021 seperti dikutip dari Terkini.id.
Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Gus Dur ini menjelaskan maksudnya terkait rezim tidak tahu diri tersebut. Menurut Rizal, pemerintah saat ini tidak memiliki prestasi yang menonjol dan hanya bisa membanggakan pembangunan infrastruktur.
Padahal, kata Rizal, pembangunan itu dilakukan dengan biaya yang super mahal dan membuat utang luar negeri pemerintah menjadi tidak terkendali. “Jadi, tidak tahu diri kalau mau perpanjang kekuasaan,” tutur Rizal Ramli. (akhir)
