SUMENEP, beritaLima – Lantaran hingga saat ini tak jelas siapa pengelolanya, puluhan pedagang pasar anom baru khususnya penghuni Blok A, datangi Kantor Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Sumenep pada Jum’at siang (22/12/2017).
Lukman Hakim selaku perwakilan dari pedagang mengatakan bahwa kedatangannya ke kantor Pemkab sumenep untuk bertemu dengan bupati langsung dan ingin diskusi terkait kejelasan pengelola pasar anom blok A.
Karena Menurutnya, sampai saat ini para pedagang resah karena tidak adanya kejelasan terkait pengelola pasar anom blok A, bahkan sampai hari ini pengelolanya tidak jelas dan penuh tanda tanya siapa pengelolanya?, antara UPT Pasar Anom Atau Pihak BPRS selaku kontraktor dari pembangunan pasar anom blok A.
” Pengelola pasar anom blok A ini tidak jelas di satu sisi pihak UPT Selaku penanggung juga ingin mengelolanya, di sisi lain pihak BPRS juga berkeinginan untuk mengelolanya, dengan adanya polemik semacam itu para pedagang yang jadi korban,” tuturnya.
Kemudian Lukman dengan rawut kecewa melanjutkan, puncak dari adanya polemik semacam itu saat ini sudah sangat dirasakan buktinya: Listrik di blok A Sudah 2 hari dimatikan oleh PLN karena tidak dibayar oleh pihak BPRS dan keamanan di blok A sudah tidak terjamin karena pihak BPRS mencabut semua penjaga keamanannya.
“Sudah 2 hari listrik di blok A mati dan penjaga keamanannya tidak ada jadi hal ini akan berikibat terhadap keamanan barang-barang kami yang ada di Ruko ini,” tuturnya.
Sementara kabag perekonomian sedkab sumenep, Mustangin yang mewakili Bupati untuk menemui para pedagang menjelaskan perihal kondisi pasar anom blok A saat ini.
Pihaknya juga punya tanggung jawab terkait kegiatan perekonomian yang ada di pasar anom blok A, Tapi beliau mengatakan soal pengelolaan hal ini adalah tanggung jawab di bidang teknis, Untuk persoalan listrik kami akan berusaha menalangi terlebih dahulu selanjutnya akan kami diskusikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab soal ini.
“Untuk persoalan matinya listrik biar kami talangi terlebih dahulu tapi terkait persoalan pengelolaan bukan kewenangan kami karena hal itu merupakan kewenangan bidang teknis”, tuturnya.
(An)
