KUPANG, beritalima.com – Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi mengharapkan agar aktivitas Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) terus digiatkan. Penguatan posyandu menjadi salah satu program dalam masa kepemimpinan Viktor-Josef.
“Para kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Posyandu mesti menghidupkan kembali aktivitas posyandu di seluruh wilayah Provinsi ini. Agar masyarakat NTT semakin cerdas dan sehat serta dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak,” kata Wakil Gubernur saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Acara Jambore Kader PKK dan Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/9) di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT.
Menurut Josef Nae Soi, sebagai kader khusus PKK, Kader posyandu tidak hanya dihadapkan pada persoalan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) saja. Juga harus terlibat dalam sosialisasi gizi buruk, pemberian makanan tambahan, pendidikan dan persoalan ekonomi masyarakat baik dalam wadah perkoperasian maupun kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kegiatan lainnya.
“ Kita tidak miskin, kita tidak bodoh. Yang kita miskin adalah aksesibilitas. Kader Posyandu dan Kader PKK hendaknya menjadi pionir dalam mensejahterakan masyarakat di desa. Posyandu mesti menjadi sentral kegiatan kesehatan masyarakat”, harap Wakil Gubernur dalam kesempatan tersebut.
Wakil Gubenur Josef Nae Soi juga mengharapkan agar kegiatan Jambore kader PKK dan Posyandu dapat memberikan semangat baru buat para kader dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penguatan peran posyandu dalam menekan angka kematian ibu dan anak setelah melahirkan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi NTT lima tahun ke depan.
“Terima kasih kepada ibu-ibu yang dengan rela, tanpa pamrih berjuang untuk membantu masyarakat kita di NTT. Kegiatan ini hendaknya dapat menjadi ajang sharing antara kader untuk memperkaya pengetahuan sekaligus meningkatkan kinerja posyandu masing-masing. Saya minta Perangkat Daerah untuk bekerja sama, melakukan interaksi dan interrelasi dengan PKK dalam menyukseskan program dan kegiatan, ” pungkas Wakil Gubernur.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda, Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan, cara kerja PKK tidak boleh lagi dari atas ke bawah (Top Down), tapi harus dari bawah ke atas (Bottom Up)
“Kami dari PKK Provinsi NTT akan turun langsung ke desa-desa karena di sanalah yang menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program PKK”, kata Julie.
Lanjut Julie, PKK juga berkomitmen mensukseskan program Gubernur dan Wakil Gubernur 2018-2023 terutama dalam mengembangkan kelor atau marungga di desa-desa.
“Menurut penelitian, satu mangkok marungga sama dengan tujuh belas mangkok susu. Dan kualitas kelor di NTT adalah terbaik kedua di dunia setelah Spanyol. Harusnya tidak boleh lagi ada gizi buruk. Kami akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait untuk pengembangannya, ” pungkas Julie.
Ketua Panitia kegiatan Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu, Dominikus Minggu Mere mengungkapkan, kegiatan jambore tersebut merupakan bentuk pembinaaan dan pemberian motivasi secara berjenjang. Para kader yang terlibat adalah kader berprestasi di tingkat kabupaten/kota”Tujuan kegiatan ini adalah menjalin persahabatan kader antar daerah dalam semangat pertukaran informasi dan pengalaman. Juga untuk seleksi kader terbaik yang mewakili NTT di tingkat nasional, ” jelas Dominikus.
Tema kegiatan jambore Kader PKK dan Posyandu 2018 adalah Meningkatkan Profesionalitas Kader untuk Mendukung Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dari 17 sampai 19 September 2018. Diikuti 352 peserta dari 21 Kabupaten/Kota minus Kabupaten TTS.
Beberapa kegiatan yang diperlombakan di antaranya parade budaya Flobamorata, lomba program dan lomba gembira. Juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan diskusi panel yang menghadirkan pakar kelor dari Bandung dan Jogyakarta.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK/Dekranasda Provinsi NTT, Unsur Forkopimda NTT, Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, perwakilan organisasi perempuan, insan pers dan undangan lainnya. (*/Ang)
