MALANG, Beritalima.com|
Presiden Mahasiswa Universitas Brawijaya (Presma UB), Rafly Rayhan Al Khajri, menanggapi keputusan Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam. Ia menilai, negara sudah kehilangan marwahnya karena salah satu tokoh hukum terbaik Indonesia mundur dari jabatannya.
“Mundurnya Mahfud MD bukan karena kewajiban sebagai calon wakil presiden, melainkan karena pilihan politiknya tak lagi sejalan dengan kekuasaan. Saya pernah mempertanyakan langsung status pejabat negara Mahfud MD yang sekaligus menjadi peserta pemilu, jawabannya beliau normatif karena bagi Mahfud MD, dirinya sangat dilematis,” ungkap mahasiswa Hukum Tata Negara tersebut.
Rafly mengaku pernah mendapat bocoran soal posisi Mahfud MD yang dilematis. Mahfud dinilai tak etis lantaran maju di kontestasi Pilpres namun tak melepas jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Di sisi lain saat meninggalkan jabatan sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD malah berpotensi membiarkan kekuasaan semakin mengabaikan nilai etis.
Menurut Rafly, pernyataannya itu tidak terlepas dari problematika hukum yang belakangan menjadi instrumen kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo. Lembaga negara bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan serta penegakan hukum selama pemilu telah kehilangan fungsinya.
“Jokowi dianggap mempermainkan hukum dengan mengatakan dirinya memiliki hak kampanye. Jokowi dan para pembisiknya tidak tahu cara membaca undang-undang. Setiap hari penuh blunder dan klarifikasi,” kata Rafly yang menyampaikan tanggapan lewat akun instagramnya @raflyrayhaan.
Rafly juga menegaskan mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam adalah sinyal bahwa kekuasaan sudah tidak lagi dikontrol oleh hukum.
“Hari ini saatnya bergerak, negara telah kehilangan marwah. Bukan tidak mungkin reformasi jilid II akan terjadi,” katanya menutup.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memang secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (31/1/2024) lalu jelang Pilpres 2024.
Rencana pengunduran diri dari kabinet Presiden Joko Widodo disampaikan Mahfud di hadapannl pendukungnya dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (23/1/2024).
Menurut Mahfud, pengunduran dirinya itu untuk menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024.(Yul)
