Fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-NTT mesti terus diaktifkan. Kegiatan pemantauan pasar tidak boleh hanya dilakukan menjelang hari raya keagamaan saja, tapi harus dilaksanakan secara regular. Misalnya tiga bulan atau beberapa bulan sekali.
Harapan tersebut disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat memberikan sambutan dan memimpin kegiatan High Level Meeting TPID se-NTT di Hotel Aston Kupang, Senin (9/4).
Menurut Gubernur Lebu Raya, kebiasaan pemantauan pasar yang dilaksanakan selama ini hanya menjelang hari besar keagamaan. Hal ini harus dirubah. Kegiatan ini penting dilakukan secara terus menerus untuk menentukan perlu tidaknya digelar operasi pasar.
“Operasi pasar tidak boleh dilakukan hanya pada saat harga melambung tinggi. Harga naik sedikit saja, harus segera dilakukan operasi pasar. Karena kalau harga meningkat tajam, sulit untuk diturunkan lagi,” jelas Gubernur Lebu Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur dua periode ini juga mengapresiasi kinerja seluruh anggota tim (TPID) yang telah berhasil meredam laju inflasi selama empat tahun terakhir.
“Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan ekonomi kita selalu berada di atas pertumbuhan rata-rata nasional. Tingkat inflasi pun cenderung berada di bawah rata-rata inflasi nasional. Pola koordinasi anatara anggota tim TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus terus ditingkatkan,”pungkas Lebu Raya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Naek Tigor Sinaga menyatakan pertumbuhan ekonomi NTT memang terus menunjukkan tren positif empat tahun terakhir. “Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi NTT adalah sebesar 5,16 persen. Berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,07 persen. Namun, tantangan ekonomi NTT adalah menyeimbangkan neraca perdagangan. Nilai ekspor NTT pada Tahun 2017 lebih kecil yakni hanya sekitar Rp 6,4 triliun dibandingkan dengan nilai impor yang mencapai Rp. 52,5 triliun. Nilai impor yang besar ini disumbangkan oleh bahan makanan jadi, bahan konstruksi, transportasi, sandang dan energi. Ada peluang untuk menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot bidang pariwisata, memaksimalkan komoditas pertanian lahan kering, peternakan, perikanan, perkebunan, kerajinan dan pertambangan,” ungkap Naek Tigor.
Selanjutnya, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, Mariatje Pattiwaellapia menyatakan kecenderungan inflasi di NTT terus menurun dan berada di bawah rata-rata nasional.
” Tahun 2017, inflasi kita hanya sekitar 2 persen, di bawah rata-rata nasional sebesar 3,61 persen. Pada triwulan pertama tahun 2018, tren ini terus bertahan. Bahkan pada bulan Maret, kita mengalami deflasi sebesar 0,43 persen. Kemungkinan di bulan April, potensi deflasi masih besar. Sementara bulan Mei, ada potensi kenaikan sedikit karena memasuki masa puasa bagi umat muslim. Keadaan ini tidak boleh membuat kita lengah, harus terus ditingkatkan koordinasi antara tim. Khususnya untuk komoditi beras, ikan, telur ayam dan bahan makanan lainnya serta tarif angkutan udara, harus terus dijaga kestabilan harganya karena berpotensi menyumbangkan inflasi,” jelas Maritje sembari mengungkapkan wilayah sampel inflasi di NTT akan menjadi tiga kota yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre NTT, Efdal Marilius Sulaiman, menjamin stok beras untuk 3,6 bulan ke depan masih aman. Ada juga penambahan stok beras yang sedang dalam perjalanan ke NTT. “Pendistribusian Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) juga sangat mempengaruhi stok beras di NTT. Rastra ini merupakan bentuk operasi pasar terbesar dari Bulog. Kalau pendistribusiannya lancar, operasi pasar juga akan semakin sedikit. Sampai dengan April ini, pendistribusian Rastra baru mencapai 60 persen. Untuk stabilisasi harga pangan, kami juga mengadakan Rumah Pangan Kita. Di NTT, ada sekitar 1.000 Rumah Pangan. Selain beras, kami juga melakukan operasi pasar untuk komoditas bawang, gula pasir, minyak goreng serta tepung terigu,” jelas Efdal.
Dalam kesempatan tersebut, disepakati tujuh langkah aksi yang mesti menjadi fokus tim TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT yakni, (1) Mempercepat dan mempermudah investasi industri daging ayam ras dan telur ayam ras serta pakan ternak, (2) Memperkuat organisasi TPID se-NTT, (3) Mempercepat alur koordinasi dan komunikasi antar TPID melalui instant messaging, (4) Menetapkan harga acuan komoditas holtikultura, (5) Mengimplementasikan Program Pasar Tertib Ukur di seluruh NTT, (6) Menginisiasi perdagangan antar daerah di NTT melalui identifikasi komoditas dengan pasokan tinggi di setiap daerah, (7) Melakukan pengendalian konsumsi masyarakat melalui Program Masyarakat Sadar Inflasi.(*/Ang)
