JAKARTA, Beritalima.com– Komite II DPD RI dipimpin Wakil Ketua, Hasan Basri melakukan Kunjungan Kerja Advokasi ke Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (10/6). IKut bersama rombongan Aji Mawar dan Lukky Semen selaku Senator dapil Sulteng.
Dalam kunjungan itu dilakukan pertemuan serta dialog dengan Pimpinan Lembaga, Tokoh masyarakat, Agama, Adat Ornop, Permippos serta Kades terdampak perendaman air danau terkait penggelolaan Danau Poso untuk kepentingan PLTA Sulewana.
Hasan Basri mengatakan, kehadiran mereka juga melibatkan pejabat Kementerian terkait yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dijelaskan, kunjungan tim dari Pusat ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui Senator Dapil Sulteng Lukky Semen. Diantaranya dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) yang meminta Komite II DPD RI melakukan advokasi ke Danau Poso.
Lukky mengatakan, Komite II menginginkan agar persoalan lingkungan dan sosial yang berdampak pengelolaan Danau Poso memberikan keadilan buat masyarakat terdampak, khususnya desa desa lingkar danau Poso yang terdampak perendaman.
Wakil Bupati Poso, Yasin Mangun mengapresiasi kehadiran DPD bersama kementerian terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Poso. “Saya selaku Pemkab Poso berharap antara investasi yang ada di Poso berlangsung aman dan masyarakat mendapat manfaat. Setiap masalah yang muncul diharapkan diselesaikan secara win win solution,” kata dia.
Dalam dialog, dengan Komite II dan instansi terkait, sejumlah perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasi mereka. Salah satunya Camat Pamona Tenggara, Yunikson Penyami yang menyampaikan adanya perendaman air danau di beberapa desa di Pamona Tenggara sebagai dampak pengelolaan PLTA Sulawana. Namun, sampai saat ini belum kompensasi dari PT Poso Energy atas terendamnya persawahan dan matinya ternak masyarakat.
Yombu Wuri berharap ada keadilan bagi masyarakat terdampak investasi PLTA Sulewana. “Masyarakat bersikap baik selama keberadaan investasi tak merugikan warga. Apalagi jika masalah tidak mendapat penanganan serius. Kami memberikan apresiasi selama keadilan terhadap masyarakat diperhatikan,” kata dia. (akhir)
