SURABAYA, beritalima.com – Perbankan merupakan salah satu solusi tepat dalam setiap penyaluran bansos (bansos) dan subsidi yang disalurkan secara non tunai.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Rapat Koordinasi Sinergitas bansos non tunai di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/3).
Ia mengatakan, sistem pemberian bansos non tunai melalui perbankan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengendalian kepada masyarakat penerima bansos. Sistem perbankan tersebut juga dapat berperan dalam mengembangakan keuangan inklusi di tengah masyarakat.
“Sistem perbankan ini merupakan solusi terbaik melalui kerjasama antara Kemensos dan BNI. Solusi ini sangat tepat dilakukan, mengingat banyak kasus bansos yang dipotong disebabkan banyak pungutan liar di lapangan,” ujar Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.
Menurutnya, penyaluran non tunai lewat bank merupakan proses pembelajaran (learning) yang luar biasa. Melalui perbankan, masyarakat diajak b
elajar kepada industri jasa keuangan yang sangat memberi manfaat bagi masyarakat.
Untuk itu, Pakde Karwo sepakat dengan program milik Kemensos penyaluran bansos melalui perbankandan tidak diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat tidak mampu. Nantinya, program tersebut akan disenergikan dengan program dari Pemprov Jatim.
Ke depan, program yang ada di Pemprov Jatim akan langsung dimasukkan lewat BNI. Setelah masuk dalam perbankan BNI, langkah selanjutnya adalah menyediakan segala kebutuhan berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Salah satunya, ditujukan kepada penerima bantuan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin.
Berdasarkan data, angka penduduk miskin di Jatim mengalami penurunan dari 12,05 pada Bulan Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016. “Penanganan kemiskinan harus ditangani dalam berbagai bentuk intervensi yang holistic integratif sesuai dengan tingkat jenis dan keparahan kemiskinan itu sendiri,” katanya.
Di hadapan Mensos, Pakde Karwo mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian pada lansia usia lanjut hingga difabel. “Pemerintah harus hadir melalui program agar mereka tidak sepi disingkirkan oleh keluarganya. Rasa sepi, ini yang harus dikerjasamakan bersama instansi di bidang kesehatan,” imbuhnya.
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keuntungan dari penyaluran bansos dan subsidi non tunai melalui sistem perbankan akan mempermudah penerima bantuan.
Keuntungan lainya adalah penerima bantuan lebih tepat sasaran, sehingga meminimalisir kebocoran anggaran. Penyaluran melalui perbankan ini dapat memberikan edukasi bagi penerima bansos dan subsidi, sekaligus dapat menyatukan bansos dan subsidi dalam satu sistem perbankan Indonesia.
Dijelaskan, model penyaluran bantuan non tunai bisa menghemat waktu dan biaya, serta menghilangkan potensi antrian dalam pembukaan rekening. Selain itu, penyaluran bantuan non tunai melalui perbankan akan memberi edukasi dan sosialisasi berkesinambungan antara kementrian, bank hingga masyarakat penerima.
Rakor ini juga bertujuan untuk mengomunikasikan kepada daerah yang memiliki jumlah bansos tinggi seperti Jatim. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa berdasarkan rekapitulasi bansos Pov. Jatim Program Keluarga Harapan dari 1.099.154 keluarga mendapat total bantuan Rp. 2.077.401.060.000,- pada tahun 2017.
Sementara mengenai program Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2017, Jatim mendapat alokasi sebesar Rp. 3.963.826.616.400,- yang ditujukan kepada 2.889.929 keluarga. Sehingga total dari PKH dan Rastra mencapai alokasi cukup besar yakni senilai Rp. 6.041.227.676.400,-. Data tersebut, belum termasuk data Kelompok Usaha Bersama (KUBE), lansia, disabilitas dan lain lain.
“Melalui singkronisasi ini, kami berharap ada pengawalan dari pemerintah daerah, terutama disiapkan SDM pendampingnya. Maka, saya selalu menyampaikan SDM pendamping selalu diajak berkoordinasi. Kami harap daerah dapat sebagai frontliner bagi bupati/walikota dalam mengentaskan kemiskinan di Jatim,” pungkas Khofifah. (**).
